Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Enam Nelayan Medan Kembali Dibebaskan Malaysia

Irwansyah Putra Nasution , Jurnalis-Jum'at, 06 Januari 2012 |18:33 WIB
Enam Nelayan Medan Kembali Dibebaskan Malaysia
ilustrasi nelayan (Foto: ist)
A
A
A

MEDAN- Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan enam nelayan yang ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia. Mereka ditangkap pada Juli 2011 lalu karena diduga memasuki perairan Malaysia secara illegal.

Keenam nelayan tersebut yakni Iskandar (32), Hasan Basri (39), Ady Aprizal (36), Harianto Simbolon (32), Hairi Fadli (25), dan Mukhlis (22) yang semuanya warga Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Semuanya ditangkap sekira Juli 2011 lalu, dan hingga saat ini masih banyak nelayan Indonesia yang ditahan pihak Malaysia," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Utara, Parlindungan Purba di Medan, Jumat (6/1/2012).

Atas temuan tersebut, lanjut Parlindungan, dirinya akan membawa permasalahan itu ke paripurna agar semua nelayan yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia bisa dibebaskan.

Sedangkan mengenai perbatasan wilayah negara, pemerintah pusat harus serius menanganinya.

Sementara itu Ketua HNSI Sumatera Utara, Syah Afandin, menyebutkan ini kali ketiga nelayan Sumut dibebaskan. Pertama yang diserahkan langsung oleh Menteri Perikanan Kelautan sebanyak 60 nelayan. Kedua, sebanyak 11 nelayan yang diserahkan Kepala Dinas Perikanan Kelautan, dan hari ini ada 6 nelayan yang dibebaskan.

Dia menilai, bebasnya nelayan yang ditangkap polisi Malaysia tidak terlepas dari pihak yang mengadvokasi nelayan dari proses penangkapan hingga saat ini.

Namun begitu, penangakapan nelayan Indonesia adalah masalah yang serius yang harus diperhatikan pemerintah pusat, sebab kalau masalah perbatasan dengan negara tetangga tidak diselesaikan maka penangkapan nelayan akan terus terjadi.

"Kita berharap dengan adanya peristiwa ini pemerintah tak buang-buang waktu untuk menyelesaikannya. Secepatnya, pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara tetangga mau menggagas soal perbatasan wilayah perairan melalui MoU," pintanya.

Di tempat yang sama, Ketua HNSI Deli Serdang Rahmadsyah meminta pemerintah dapat memberi pelatihan membaca Global Positioning System (GPS). “Nelayan mau melaut saja masih tergantung pada pasang surutnya air dan tak punya GPS,” tuturnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement