JAKARTA - Penasihat ahli Kapolri, Kastorius Sinaga mengakui kultur militer masih melekat dalam tubuh Polri. Meskipun, sejak reformasi Polri sudah berdiri sendiri, bukan berada di bawah TNI dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti zaman orde baru.
 
“Memang itu menjadi catatan, harus kita akui kultur militer masih melekat dalam tubuh Polri, lewat reformasi kultural akan kita ubah,” kata Kastorius dalam perbincangan dengan Okezone, Minggu (22/1/2012).
 
Sebelumnya Guru Besar Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar  menyarankan agar Polri mengubah bentuk organisasi, manajemen dan pendidikan yang bersifat militer menjadi sipil seperti Bea Cukai, Kejakssaan dan Imigrasi.

Untuk menghindari sikap militeristik, Kepolisian juga disarankan tak menggelar rapat-rapat dengan TNI seperti dilakukan pekan lalu. Seharusnya, Kepolisian rapat dengan para penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Namun menurut Kastorius, pengertian militeristik juga masih perlu diperjelas karena seringkali hal in dikaitkan dengan perilaku anggota Polri di lapangan, misalnya menggunakan kekerasan atau senjata dalam menghadapi kerusuhan. “Bila aksi massa anarkistis memang harus dilumpuhkan secara tegas. Kalau ini diinterpretasikan militeristik, itu tidak masalah demi menjaga kepentingan yang lebih luas,” kata Kastorius.
 
Saat bersamaan, Polri juga harus terus menonjolkan sisi humanis, misalnya menjaga masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa. Yang tak kalah penting juga membekali personel Polri terutama Bintara dengan pendidikan dan wawasan mengenai negosiasi dan psikologi sosial.
 
“Karena harus kita akui pendidikan mereka minim, wawasan kurang. Bila kemampuan negosiasi, psikologi sosial mereka canggih,  bisa mencegah kerusuhan sosial,” ujarnya.
(abe)