Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Aceh & Papua
JAKARTA - Indonesia telah memasuki tahun ke-14 di era reformasi, namun belum ada prestasi membanggakan dari bangsa ini yang dihasilkan. Sudah saatnya kewibawaan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikembalikan. Apabila hal itu tidak segera dilakukan, maka suasana chaos cenderung anarkis akan terus terjadi hingga dapat mengeskalasi menjadi gejolak sosial yang akan mengancam eksistensi pemerintahan.
"Pancasila yang sejak awal telah ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia harus ditegakkan kembali dalam kehidupan masyarakat," ujar Vice President World Assembly of Youth (WaY) Ahmad Doli Kurnia, dalam siaran persnya kepada okezone, Selasa (24/1/2012) malam.
Menurutnya, situasi lain yang sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara baru demokrasi, khususnya seperti Indonesia, baik dari segi luas wilayah dan penduduk, spesifik negara kepulauan, serta memiliki keberagaman yang tinggi, rentan terhadap disintegrasi.
"Pengalaman Uni Soviet dan negara-negara di Eropa Timur harus dijadikan pengalaman, bahwa apabila tidak di-manage dengan baik, maka era keterbukaan dapat menjadi malapetaka. Untuk saat ini, paling tidak ada dua bagian wilayah yang harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Republik Indonesia, Papua dan Aceh," terang Ahmad.
Dia menambahkan, Papua yang dari waktu ke waktu terus bergejolak, telah menyita perhatian masyarakat bagian wilayah lainnya termasuk pemerintah. Namun pemerintah belum menemukan formula penyelesaian yang tepat hingga saat ini. Otonomi khusus yang diberikan, ternyata belum mampu menyelesaikan akar masalah yang terjadi di sana, yakni keadilan ekonomi, peningkatan hajat hidup warga asli, pembangunan sarana dan prasarana, yang berujung pada tuntutan merdeka.
"Aceh yang dipermukaan seakan tenang, namun kami memperkirakan situasinya seperti api dalam sekam dan dapat menjadi bom waktu yang bisa kapan saja meledak. Penembakan misterius yang terjadi belakangan ini, menunjukkan adanya akumulasi dari ‘dendam’ perlakuan masa lalu bercampur dengan kekecewaan kondisi menjelang Pilkada serentak yang tidak memuaskan sekelompok eks gerakan separatis. Situasi itu bertambah parah dengan kembalinya hadir persoalan kemiskinan dan keadilan ekonomi yang tetap tidak terselesaikan pasca kesepakatan Helsinki," paparnya.
Oleh karenanya, lanjut Ahmad, pihaknya mendesak Pemerintah RI agar bersungguh-sungguh dan lebih konsentrasi dalam menjaga wilayah Papua dan Aceh dengan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil dan menambahkan konsep operasi kebijakan yang lebih rinci dan terukur yang diorientasikan untuk peningkatan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Aceh.
" 2012 harus dijadikan momentum penyelesaian masalah terhadap kedua bagian wilayah tersebut secara tuntas, untuk menghindari kontraksi politik yang lebih parah memasuki 2013 dan 2014, di mana eskalasi politik semakin tinggi menjelang pemilu," tuturnya.
Khusus untuk Aceh, lanjut Ahmad, Pemerintah RI harus sangat berhati-hati dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak Februari mendatang. Indikasi adanya aksi anarkhis sangat nyata. Ancaman terhadap boikot atau bahkan menggagalkan secara fisik pelaksanaan Pilkada serentak itu sangatlah mungkin.
"Tiga hal penting dilakukan Pertama, melakukan upaya diplomasi dan pendekatan baru terhadap kelompok-kelompok ‘garis keras’ di sana, yang sejak Helsinki dan Pemilu 2009 tidak pernah lagi dilakukan, Kedua, menyiapkan pasukan keamanan dengan melibatkan unsur TNI untuk menjaga pelaksanaan Pilkada yang tidak boleh ditunda atau digagalkan, Ketiga, apabila dalam jangka menengah tidak ada jaminan situasi di Aceh kondusif, dalam pengertian rasa aman masyarakat terancam dan gerakan anti NKRI terus berlanjut, maka patut dipertimbangkan memberlakukan situasi khusus bagi Aceh," pungkasnya.
(Stefanus Yugo Hindarto)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
