JAKARTA- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tinggal hitungan bulan. Setumpuk pekerjaan rumah masih dihadapinya. Bagaimana Foke, sapaan Fauzi Bowo itu menyelesaikan sejumlah persoalan di sisa masa jabatannya? Dia pun ditinggal oleh wakil gubernur Prijanto. Lantas bagaimana dia melanjutkan programnya tanpa kehadiran Prijanto.

Berikut petikan wawancara dengan Foke, Rabu (24/1/2012).

Bagaimana Anda menyiasati untuk menyelesaikan pekerjaan Anda setelah ditinggal Prijanto?

Bagaimana saya bekerja jelas saya punya cara sendiri untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Saya dengan seluruh staff di pemerintah provinsi DKI Jakarta ini sudah bertekad dan menjamin bahwa tidak ada layanan masyarakat yang berkurang sedikit pun sampai dengan akhir masa jabatan saya.

Kemacetan di Jakarta semakin parah dan baru terurai sekira jam 10 malam, apa yang menyebabkannya?

Intinya adalah ketidakseimbangan jumlah kendaraan yang setiap tahun itu meningkat dari sembilan sampai dengan 11 persen. Dengan ketersediaan ruang jalan, meskipun kita sedang membuat jalan bertingkat, jalan di bawah tanah dan sebentar lagi akan ada jalan layang yang panjang sekali setelah Satrio dan Antasari selesai, ini tetap belum cukup karena ketidakseimbangan itu tadi.

Bayangkan kalau setiap hari itu ada kurang lebih 800 ribu kendaraan bermotor pribadi yang digunakan warga sekitar Jakarta yang bekerja di Jakarta. Sore harinya mereka kembali pulang ke tempat tinggal masing-masing. Jadi resep utamanya memang angkutan umum masal. Revitalisasi kereta api kemudian mengembangkan koridor TransJ yang ada dan sudah barang tentu membangun jalur kereta api baru seperti yang akan kita lakukan dengan MRT.

Tentu harus ada angkutan umum massalnya dulu, yang baik, murah terjangkau dan memberikan kenyaman ini semuanya harus terintergrasi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri.

Pertumbuhan kendaraan motor dan mobil itu setiap hari berapa pak?

Rata-rata motor itu 1.000-1.200 per hari, mobil sekira 240-300 per hari. Jadi cukup banyak.

Pajak warteg kelanjutannya sampai sekarang bagaimana pak?

Saya waktu itu yang menunda, sebetulnya ini bukan pajak warteg jadi jangan disalahgunakan dan dipelintir istilahnya. Ini adalah pajak restoran. Restoran itu ada yang omzetnya besar ada yang kecil. Kemudian kita tetapkan bahwa omzet yang terkecil itu Rp200 juta per tahun ini kurang lebih Rp500 ribu-Rp600 ribu per hari itu kita anggap wajar. Karena dulu ditentukan Rp100 juta atau Rp150 juta, saya kira itu tidak wajar dan saya hentikan saya tidak mau tanda tangan.

Saya bilang ke pengusaha warteg ini saya tahan. Saya ingatkan sebelum saya tanda tangan saya ingatkan lagi pada beliau ya pak kalau segitu rasa-rasanya bisa diterima.

Bagaimana melihat warteg itu menengah ke bawah atau bukan?

Begini, di pajak itu tidak mengenal untuk siapa, yang jelas kan omzetnya yang jadi sasaran. Warung Padang juga ada yang omzetnya di bawah itu dan bahkan para pedagang lain juga banyak yang omzetnya di bawah itu dan tidak akan dikenakan pajak.
(ugo)