SURABAYA - Setidaknya terdapat dua pilihan bagi Partai Demokrat (PD) untuk menyelesaikan kemelut yang sedang mereka hadapi terkait dengan kepemimpinan Anas Urbaningrum.

Pilihan pertama yakni mendorong agar proses hukum berjalan lebih cepat terhadap Anas Urbaningrum tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet. Pasalnya, dengan proses hukum yang panjang, maka PD sendiri yang akan rugi karena akan tersandera oleh kasus ini.

Demikian disampaikan dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi. Menurutnya, indikasi keterlibatan Anas dalam kasus suap Wisma Atlet ini sebenarnya bisa dibaca dari pernyataan-pernyataan para elit Demokrat itu sendiri.

"Belakangan ini kalimatnya lebih diplomatis jika Anas masih Ketua Umum dan kita mendukung penuh kepemimpinan Anas sampai ada bukti hukum yang menunjukkan Anas terlibat. Nah sampai ada bukti hukum Anas terlibat  itu sebenarnya kata-kata yang baru muncul setelah ada pertemuan Cikeas itu. Dan itu mengindikasikan arah yang cukup kuat bahwa indikasi keterlibatan Anas dalam kasus hukum itu ada," ujar Haryadi saat dihubungi Selasa (31/1/2012) malam.

Pilihan kedua untuk keluar dari kemelut ini adalah mengharapkan kerelaan Anas untuk mundur dari posisi Ketua Umum PD. Karena menurutnya, dengan pemberitaan media yang gencar soal keterlibatan Anas dalam kasus suap Wisma Atlet ini dianggap sudah membunuh karier politik bekas anggota KPU itu.

"Agak sulit membayangkan mendongkrak Anas dalam karir politik tertinggi yaitu presiden," tandasnya.
(put)