JAKARTA- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyesalkan ketidakhadiran Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief dalam diskusi hukum yang digelar PDIP di Hotel Sultan, Jakarta.

Kedua petinggi institusi penegak hukum itu diwakilkan oleh Kabareskrim Komjen Pol Sutarman dan Jampidsus Andi Nirwanto.

"Soal alasan Kapolri tidak bisa hadir dan Jaksa Agung, saya agak deg-degan, yang namanya versi orde baru ini akan terulang lagi. Aneh kan ya? Padahal yang milih juga kita lho, kalau sudah fit and proper test, tidak ada alasan untuk voting memilih seorang pejabat RI," ujar Mega dalam dalam acara diskusi hukum bertema 'Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang. Bebas Korupsi utk Kesejahteraan Rakyat' di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

Megawati menegaskan, kader PDIP merupakan bagian dari warga negara yang ingin mengetahui lebih banyak soal persoalan hukum di Tanah Air termasuk aspek mana yang menjadi koridor hukum itu sendiri. "PDIP ini bukan lawan tapi warga Indonesia juga, tentu mekanisme tata pengelolaan pemerintahan ya sah-sah saja kalau kita tidak berada dalam lingkungan itu (pemerintahan)," cetusnya.

"Jangan nanti-nanti lagi tidak hanya mengirim wakilnya padahal penting dibicarakan sebagai warga bangsa. Ini sebenarnya urusan korupsi dari kapan, sejarah bangsa di masa lalu sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Korupsi memusnahkan sebuah bangsa dan menghancurkan sebuah peradaban," paparnya lagi.

Oleh karena itu lanjut Mega, diperlukan penjelasan bagi petinggi institusi penegak hukum untuk memaparkan kondisi hukum dan penegakan supremasi hukum itu sendiri di Tanah Air.

"Kita ini haus masukan dari narasumber untuk memberi masukan kepada kita, eh ini seharusnya jangan dilakukan lho, oh begitu toh. Mungkin saudara sekalian juga dalam batinnya bertanya-tanya sifat gratifikasi itu apa toh? Ini kita ingin tahu penjelasan dari mereka (Kapolri dan JA)," pungkas Mega.
(ugo)