Setelah Legislatif, Eksekutif pun Tak Mau Kalah
Rasanya masyarakat masih belum lupa bagaimana para wakilnya bermewah-mewahan dalam pengadaan proyek di gedung dewan. Masyrakat juga masih sakit hati atas ulah orang-orang yang katanya wakil rakyat itu.
Belum selesai dalam persoalan tersebut, kini istana negara dengan dalih penghematan pengeluaran yang diklaim lebih irit. Istana membeli sebuah pesawat baru jenis Boeing 737-800 bisnis jet-2 dengan alasan menghindari carter pesawat yang lebih mahal.
Sekertaris Kementerian Sekretaris Negara, Lambok Nahatan menjelaskan, untuk mencarter sebuah pesawat selama 35 tahun ke depan pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar USD849 juta, sementara jika memiliki pesawat sendiri pemerintah mengeluarkan anggaran USD463 juta. Dengan begitu negara bisa menghemat anggaran sebesar USD388 juta.
Penghitungan anggaran untuk 35 tahun tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tahun 2006, dimana usia pesawat yang diizinkan terbang di Indonesia adalah 35 tahun. Oleh karenanya biaya maintenance dan operasional pesawat dihitung per 35 tahun.
Selain persoalan anggaran, alasan lain yang membuat pemerintah memutuskan untuk membeli pesawat kepresidenan adalah faktor keamanan. pesawat carter memiliki resiko keamanan (safety dan security) yang lebih tinggi karena kerap digunakan untuk penerbangan komersial. Selain itu pesawat carter tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment.
Namun aroma markup dilontarkan peneliti Fitra Uchok Sky Khadafi. Kata FITRA, Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) dianggap membohongi publik dengan menaikan anggaran pembelian pesawat khusus kepresidenan yang semula diajukan ke DPR senilai USD85 juta kemudian meningkat menjadi USD91,2 juta.
Kontroversi pun mencuat di masyarakat. Di tengah keadaan masyarakat yang masih menderita, pemerintah justru membeli pesawat dengan harga yang fantastis. Bahkan ada beberapa media televisi yang membandingkan angka pembelian pesawat dengan biaya yang dibutuhkan masyarakat seperti membangun sekolah, rumah sederhana dan modal usaha kecil dan menengah yang sebenarnya bisa menjadi penggerak roda perekonomian rakyat.
Ke depan, kalau pemerintah dan DPR masih punya hati dan merasa menjadi pemimpin yang amanah, rasa-rasanya perlu ditunda atau dibatalkan proyek-proyek pengadaan yang bisa melukai hati rakyat.
(Ahmad Dani)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
