JAKARTA - Konflik atas nama agama yang rawan terjadi di negara majemuk seperti Indonesia patut menjadi perhatian semua pihak. Namun peran terbesar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat tetap merupakan tanggung jawab negara. Salah satu pesan terbesar adalah dari sisi penegakan hukum.
 
“Domain ada pada pemerintah, maka kita serahkan kepada pemerintah dalam upaya penegakan hukum," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin di sela puncak perayaan Pekan Kerukunan Antar-Umat Beragama, World Interfaith Harmony Week 2012, di auditorium Gedung Nusantara IV, kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (12/2/2012).

Din menambahkan, negara harus menjamin keamanan setiap warganya di mana pun berada sehingga rasa aman itu menjadi hak dan milik setiap warga negara.

“Negara harus mengambil langkah-langkah dan dari sudut umat beragama jangan persoalan (konflik) ini jadi perpecahan khususnya bagi umat Islam dan Kristiani,” papar Din.

Menyoroti maraknya konflik horizontal atas nama agama yang terjadi di Tanah Air, Din kembali menekankan perlunya dialog.

“Sudah ada dialog saja masih konflik, apalagi tidak ada dialag. Oleh sebabnya kita terus upayakan dialog. Power of dialogue kita harus kembangkan, dialog harus dikembangkan dengan paradigma baru. Keterbukaan, keterusterangan untuk memecahkan masalah. Selain dialog antar-agama juga intra-agama,” jelasnya.

(ton)