E-KTP di Kabupaten Bandung Barat Molor

Jum'at, 02 Maret 2012 20:00 wib | Adi Haryanto - Koran SI

Ilustrasi Ilustrasi BANDUNG  - Pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus-terusan molor. Setelah sebelumnya dijadwalkan akan dilakukan pada awal 2012, hingga Maret pun program ini belum juga akan direalisasikan.
 
"Kami masih harus menunggu perangkat alat-alat yang sampai sekarang belum diterima utuh. Karena itu program ini belum bisa berjalan di KBB," terang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masngudi, Jumat (2/3/2012).  
 
Pihaknya memang menargetkan pada Maret ini e-KTP bisa terealisasi. Namun, faktanya dari 16 kecamatan yang ada, baru tiga kecamatan yang sudah menerima perangkatnya secara lengkap. Yaitu kecamatan Cililin, Gununghalu, dan Rongga, itu pun pihak kecamatan belum berani membuka dus alat-alat tersebut karena khawatir rusak.
 
Selebihnya, di beberapa kecamatan lain dari 12 jenis perangkat keras dan lima jenis perangkat lunak rata-rata baru diterima empat jenis perangkat yaitu server, antena parabola, box server dan UPS. Sedangkan untuk finger print, USB, Komputer, kamera, tripot, modem, card reader, hardisk, digital scaner, signature pad, sampai saat ini belum diterima oleh perangkat di kecamatan.
 
"Kamis sudah telepon berulang kali bahkan bolak-balik ke Jakarta menanyakan hal ini. Tapi jawaban dari PT Quadra bagian dari konsorsium pengadaan perangkat e-KTP, nanti dan nanti," katanya.
 
Terkait operator untuk mengoperasikan perangkat e-KTP, Masngudi menjawab sudah disiapkan. Total terdapat 64 orang yang tersebar di semua kecamatan dengan masing-masing kecamatan terdiri dari 4 orang. Dengan perhitungan wajib KTP di KBB ada 1,3 juta penduduk dan dilayani oleh 2 set alat e-KTP selama 14 jam/alat/hari di setiap kecamatan maka diprediksi, akan ada 160 ribu wajib KTP yang akan tidak terlayani. 
 
Untuk itu, kata Masngudi, pihaknya akan mengusulkan penambahan 7 set perangkat e-KTP yang per unitnya berharga Rp65 juta. Termasuk dengan pengadaan mobile e-KTP agar bisa jemput bola ke masyarakat di wilayah-wilayah gemuk seperti Padalarang, Ngamprah, Batujajar, Cipatat, dan Lembang. Dan juga untuk mendatangi wajib KTP yang sedang sakit atau tidak mampu datang ke kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp400 juta.
 
(Adi Haryanto/Koran SI/abe)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »