Kenaikan Harga BBM : Penyelamatan Bangsa atau Pelanggaran Konstitusi?

|

Foto : dok.pribadi

Kenaikan Harga BBM : Penyelamatan Bangsa atau Pelanggaran Konstitusi?
Maafkan kedua orangtuamu kalau … tak mampu beli susu
BBM naik tinggi susu tak terbeli

Orang pintar tarik subsidi …  bayi kami kurang gizi

SEJENAK dapat kita pahami lirik sarat makna dari lagu yang berjudul Galang Rambo Anarki karya Iwan Fals tersebut. Betapa kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM Rp1.000 - Rp1.500 per 1 April 2012 tidak hanya akan berdampak ekonomi pada masyarakat, terlebih golongan buruh, petani, dan nelayan, tapi juga akan berdampak pada nilai sosial budaya masyarakat.

Masyarakat tidak pernah tahu dan tidak diberi tahu apa yang melatarbelakangi kenaikan BBM tersebut secara publik, seolah ini hanya menjadi santapan para elite bangsa untuk kemudian “membuang sisa santapan” tersebut kepada masyarakat.

Harga bahan bakar minyak di Indonesia memang selalu disubsidi oleh pemerintah. Jumlah subsidi meningkat karena perkiraan harga minyak dalam APBN tahun 2012 sebesar USD90 per barel ternyata telah mencapai USD124. Produksi yang diperkirakan sebesar 950 ribu barel per hari mungkin hanya akan mencapai 905 ribu barel per hari (Tempo, 20-26 Februari 2012). Kondisi tersebut mengakibatkan defisit anggaran tahun 2012 mencapai Rp124 triliun. Namun, apakah kondisi tersebut lahir dari hasil pengamatan dan perhitungan yang tepat dan menyeluruh oleh orang-orang yang dapat dipercaya?. Sampai pada titik ini, kita patut untuk berpikir ulang terhadap kebijakan kenaikan BBM tersebut.

Orang awam mungkin akan berpikir, dengan adanya kebijakan subsidi BBM yang didapat sampai hari ini pun, kehidupan mereka tidak dapat beranjak dengan baik. Kemudian muncul dugaan kebijakan subsidi BBM pun hanya dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang-orang yang tidak pantas di negeri ini.

Di sisi lain kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dinilai tidak optimal dan banyak yang tidak tepat sasaran. Justru sebagian kalangan menilai program BLT hanya untuk pembodohan terhadap masyarakat.

Guru Besar Ekonomi SDM Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat menyatakan, ketakutan munculnya gejolak sosial merupakan bagian dari pertimbangan penting. Sebaliknya, setiap kali ada penundaan harga minyak, itu sama saja kita mendidik masyarakat untuk dininabobokan. Lihatlah betapa banyak konsumsi BBM yang tidak produktif dengan bertambahnya sepeda motor roda dua 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, demikian juga penjualan mobil. Beliau juga memaparkan banyak yang percaya bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan 20 persen tertinggi.

Sejak masa pemerintahan pada 2004, Presiden SBY telah menaikkan harga BBM hingga 200-an persen yang merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Indonesia. Akibat kenaikan BBM tersebut, pada 2005, sebanyak 100 juta orang jatuh dalam kemiskinan. Jumlah tersebut mencapai 49 persen dari jumlah penduduk Indonesia (World Bank, 2005) dan jumlah pengangguran menurut Badan Pusat Statistik mencapai 11,79 juta jiwa (BPS, 2009).

Indikator tersebut direkayasa Bank Dunia untuk seluruh negara miskin di dunia. Kondisi masyarakat Indonesia sebetulnya masih sangat miskin. Lebih dari 49 persen rakyat Indonesia berpendapatan di bawah USD2 per hari sementara lebih dari 50 persen dari 110 juta pekerja di Indonesia masuk dalam kategori pekerja miskin.

Kebijakan menaikan harga tersebut di satu sisi telah menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia. Akan tetapi kenaikan PDB Indonesia dipicu oleh kenaikan konsumsi rumah tangga yang disebabkan kenaikan harga-harga. Indeks kualitas manusia Indonesia pun sangat jauh menurun, karena kenaikan harga, tidak pernah diikuti dengan kenaikan pendapatan yang memadai.

Kalaupun kebijakan ini akan terus berlanjut, tampaknya perlu ada regulasi khusus terhadap mereka yang mengalami langsung dampak kenaikan ini. Misalnya, penyediaan makanan akan lebih tepat untuk buruh berpendapatan rendah, subsidi pupuk dan upah kerja dijadikan sebagai kompensasi untuk masyarakat desa. Bagi nelayan, kompensasi yang paling tepat adalah dengan memberikan subsidi penggunaan solar dan bensin serta beras. Regulasi tersebut tampak jauh lebih tepat ketimbang dengan pembodohan publik dengan memberikan uang secara cuma-cuma kepada masyarakat melalui program BLT.

Jika dengan kebijakan menaikan harga BBM ini, pemerintah tidak mendapatkan makna melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, tentu ini akan menjadi bola salju yang siap membesar dan meledak setiap saat. Dengan hal ini pun pemerintah dapat dikatakan mengabaikan hak konstitusional rakyat Indonesia, yang artinya pemerintah telah melakukan kesalahan fatal sehingga tidak dapat menyelamatkan (melindungi) dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Sehingga dapat berujung pada mekanisme Impeachment presiden. Namun tentu masih ada harapan untuk mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan ketimbang wacana pergantian presiden.
 
Furkon
Menteri Kajian Strategis BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung
(rfa)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Seorang Pria Tewas Bersimbah Darah di Cengkareng