24 terpidana kasus korupsi belum dieksekusi

|

Ilustrasi (dok:Istimewa)

24 terpidana kasus korupsi belum dieksekusi

Sindonews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dari 49 terpidana kasus korupsi setidaknya 25 terpidana telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sebelum dieksekusi. Sedang 24 orang lainnya, hingga kini masih belum dieksekusi.

"Memang kejaksaan dan Jaksa Agung telah memerintahkan Jampidsus untuk mendorong percepatan eksekusi-eksekusi kasus korupsi kejaksaan di tingkat daerah," ujar Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Ditambahkan dia, isu percepatan itu sebenarnya juga sudah diperhatikan oleh kejaksaan. Eksekusinya juga telah dilakukan. Kemudian kejaksaan juga sudah berupaya optimal.

Namun, nyatanya proses eksekusi terhadap terpidana korupsi masih saja lamban dilakukan. "Dari pantauan kami, memang ada sejumlah persoalan di Kejaksaan. ‎?

Untuk itu, tambah Emerson, Kejaksaan dan MA perlu untuk duduk bersama. Apakah membenahi percepatan di internal masing-masing, sehingga percepatan tersebut dapat dilaksanakan segera.

"Problemnya bukan hanya di Kejaksaan, tapi juga lambatnya pengadilan dalam menyampaikan petikan salinan kepada Kejaksaan. Hal tersebut dapat berdampak pada kaburnya terpidana korupsi sebelum dieksekusi," tegasnya. (san)

(hri)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    • Hukum

      Menko Kesra pekan ini dipanggil KPK

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pekan ini akan melayangkan surat pemangglan ulang kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono untuk dimintai keterangan terkait kasus suap PON Riau ke-18.

    • Hukum

      Dipanggil KPK, Sesmenpora kembali mangkir

      Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya akan meminta keterangan Sesmenpora RI Yuli Mumpuni Windarso terkait kasus suap pembahasan Perda tentang PON Riau ke-18.

    • Hukum

      Anas bantah ditanya KPK soal Andi Mallarangeng

      Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tidak dimintai keterangan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng.

    • Hukum

      Demokrat tidak akan campuri kasus Hartati

      Demokrat tidak akan mencampuri pencekalan terhadap anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hartati Murdaya dalam kaitan kasus dugaan suap penerbitan hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

    • Hukum

      Korupsi PON, KPK akan periksa Sesmenpora

      KPK kembali akan memeriksa Sesmenpora Yuli mumpuni Windarso sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan PON ke-18 di Riau.

    • Hukum

      Sopir pribadi Anas diperiksa KPK

      Selain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa sopir pribadi Anas, Riyadi.

    • Hukum

      PPP usul pembangunan Hambalang dihentikan

      Anggota Panja Hambalang Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati mengusulkan agar pembangunan proyek Hambalang dihentikan terlebih dahulu.

    • Hukum

      Pantau media, Anas ikuti pemberitaan Hambalang

      "Saya membaca berita mengenai keterangan dari juru bicara KPK bahwa keterangan saya akan didalami lebih jauh. Mudah-mudahan bisa membantu KPK, apa sesungguhnya yang disebut sebagai kasus Hambalang," ujar Anas.

    • Hukum

      Anas tepati janji, penuhi panggilan KPK

      Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali mendatangi Gedung KPK. Anas diperiksa atas dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    • Hukum

      Inilah alasan KPK panggil Anas

      Keterangan Anas menjadi penting karena KPK berencana akan mengadakan gelar perkara kasus dugaan korupsi dalam pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

    Baca Juga

    Salah Paham, Mahasiswa Tiga Fakultas Saling Serang