Pengamat: Tolak Tawaran Koalisi Demokrat, Langkah Bagus Gerindra
JAKARTA – Pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes, menilai sikap penolakan Gerindra terhadap tawaran Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi parlemen merupakan langkah bagus.
Menurut dia, selain tidak menambah tingginya elektoral bagi Gerindra, penolakan itu tidak merusak persepsi publik yang selama ini dibangun. Dimana masyarakat menilai Gerindra selama ini bersikap sebagai partai oposisi.
“Langkah bagus yang diambil Gerindra. Kenapa demikian, karena pertama, ketika menerima tawaran itu, Gerindra tidak dapat keuntungan elektroral, dan persepsi publik nantinya berubah, dan itu akan merusak strategi pencapresan Prabowo, dimana sejak awal Gerindra berbeda sikap politiknya dengan pemerintah, itu yang menjadi daya tawarnya,” ungkap Arya saat berbincang dengan okezone di ujung telpon, Sabtu (14/4/2012) malam.
Disamping itu, kata dia, Ketua Dewan Pembina Gerindra itu telah menemukan perbedaannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, sedangkan SBY tidak. Jika tawaran itu diterima tentu akan merusak brand image Prabowo di mata publik.
“Kedua, Prabowo mencari deferensiasi dengan SBY. Prabowo sebagai pemimpin yang tegas. Jika bergabung akan merusak brand image Prabowo selama ini,” kata dia.
Dengan demikian, kata dia, Gerindra telah berhasil menyedot perhatian masyarakat, karena telah menunjukkan Gerindra bukan partai yang haus kekuasaan. “Dan Gerindra mendapatkan persepsi publik itu, publik akan berpikir bahwa Gerindra tak haus akan kekuasan,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo membenarkan ihwal pertemuan Rabu malam, membahas kompromi politik untuk menyuksekan RUU Pemilu. "Itu bukan kontrak koalisi, hanya draf untuk kerjasama di parlemen. Jadi Gerindra diajak untuk bersama-sama melanjutkan jalan ke depan," jelas Edhy saat dihubungi wartawan, Kamis (12/4/2012) lalu.
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan bahwa partainya menolak menandatangani draf tawaran kontrak koalisi parlemen dengan Partai Demokrat. Pasalnya, Gerindra bukan bagian dari anggota Setgab koalisi.
Kendati demikian, tak lantas Gerindra akan selalu menolak semua program pemerintah.
"Kalau ada program pemerintah yang bagus kita dukung, kalau tidak pro-rakyat ya tidak didukung. Kita bukan koalisi, jadi untuk apa ikut tanda tangan," kata Fadli. (munir)
(Ahmad Dani)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
