UE Desak Israel Batalkan Legalisasi Pemukiman Yahudi

|

Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton (Foto: The Guardian)

UE Desak Israel Batalkan Legalisasi Pemukiman Yahudi
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mendesak Israel untuk segera membatalkan keputusannya yang melegalkan status tiga pemukiman Yahudi  di wilayah Palestina, Tepi Barat. Ketiga pemukiman itu berlokasi di wilayah Bruchin, Rechelim dan Sansana.

"Saya sangat prihatin dengan keputusan Israel untuk melegalkan status tiga pemukiman Yahudi, di wilayah Palestina yang mereka duduki. Saya mendesak mereka untuk segera membatalkan keputusannya tersebut," ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Catherine Ashton, seperti dikutip AFP Kamis, (26/4/2012).

Ashton menegaskan tindakan Israel yang mengakui tiga pemukiman tersebut, bertentangan dengan semangat perdamaian pada 11 April lalu yang didengungkan oleh Kuartet Perdamaian Timur Tengah yakni UE, Amerika Serikat (AS), Rusia serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"UE telah berulang kali menyerukan Israel untuk mengakhiri semua kegiatan pembangunan pemukiman. Berdasarkan hukum internasional, pembangunan pemukiman ilegal dan menghambat perdamaian serta dapat mengancam kelangsungan solusi dua negara," tegas Ashton.

Menurut Ashton tidak hanya UE, AS, Rusia dan PBB juga mengecam tindakan Israel tersebut. "Kuartet Perdamaian menyatakan keprihatinannya terkait aksi sepihak dan provokatif, termasuk salah satunya pembangunan pemukiman yang terus berlanjut ini," imbuhnya.

Sementara itu AS juga menyuarakan keprihatinan yang sama dengan UE. Negeri Paman Sam menyatakan, tindakan Israel itu tidak membantu dalam mewujudkan perdamaian kedua belah pihak. Washington dikabarkan meminta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu agar segera mengklarifikasi masalah ini.

Ketiga pemukiman itu dibangun pada 1990 lalu dan belum memiliki status legal. Saat ini terdapat sekira 240 orang yang berdiam di wilayah Rechelim dan Sansana.

Sementara di Bruchin, dilaporkan terdapat 350 pemukim Yahudi. Perkembangan terakhir menyebutkan, pemerintah Israel sudah mengutarakan komitmennya pada Mahkamah Agung untuk meregulasi status dari pemukiman tersebut. (rhs)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Cuaca Jakarta Bersahabat untuk Pergelaran Maraton