MPR minta video mesum mirip anggota DPR diungkap

|

dok.Okezone

MPR minta video mesum mirip anggota DPR diungkap

Sidonews.com - Video mesum mirip anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Karolin Margret Natasa belum berhasil diungkap. Siapa sebenarnya yang berada dalam adegan itu belum diketahui pasti.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin pun mendesak agar video itu ditindaklanjuti, sehingga segera bisa diungkap dan diketahui siapa sebenarnya pelaku itu.  Jika memang benar pelakunya anggota DPR, maka dia meminta Badan Kehormatan (BK) menindak tegas. 

"Perlu secepatnya diungkap dan pelakunya ditindak tegas, agar bangsa ini tidak terus menerus dijejali dengan  pemberitaan yang memalukan," tutur Lukman saat dihubungi wartawan Kamis (26/4/2012).

Menurut Lukman, kasus itu sangat merugikan DPR. Apalagi lembaga terhormat itu telah dibangun dengan susah payah oleh para  Pimpinan DPR/MPR dan tokoh-tokoh di Indonesia.

"Implikasinya amat destruktif, selain meruntuhkan nilai-nilai  yang selama ini dengan susah payah dicoba ditegakkan oleh kalangan tokoh agama, pendidik, dan para pemuka adat, juga merusak citra institusi dan anggota lembaga perwakilan kita," ucapnya.

Seperti diketahui video mirip anggota DPR ini diduga komisi IX, sudah seharusnya jika badan kehormatan (BK) DPR mengusut kasus ini, BK berjanji akan mengusut kasus video porno mirip anggota DPR setelah masa reses.(lin)

(hri)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    • Politik

      SBY & Anas perlu sering tampil bersama

      Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang selama ini diisukan berkonflik perlu lebih sering muncul bersama di hadapan para kader.

    • Politik

      ICW desak Panwaslu selidiki dana kampanye cagub

      Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta segera menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran dana kampanye oleh pasangan calon gubernur (cagub).

    • Politik

      Anggito janji perbaiki keuangan haji

      Anggito Abimanyu berjanji akan memperbaiki pengelolaan keuangan haji dengan memastikan jemaah mendapatkan manfaat langsung dari setiap dana yang dibayarkannya.

    • Politik

      Daftar haji online hapus sistem pesan kursi

      Direktorat Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pendaftaran jemaah haji. Sistem keuangan jamaah haji di Kemenag saat ini dikenal korup, karena rawan jual beli bangku.

    • Politik

      DPR mulai bagikan Alquran

      Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah bisa mendistribusikan Alquran yang diberikan Kementerian Agama (Kemenag) ke dapilnya masing-masing. Seluruh biaya pendistribusian, ditanggung anggota masing-masing.

    • Politik

      Demokrat belum temukan pengganti SBY

      Partai Demokrat sengaja tidak ingin berbicara jauh-jauh hari soal siapa calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

    • Politik

      Marzuki minta KPK bersihkan DPR

      "Saya dorong KPK untuk buka semua kasus korupsi di DPR, yang bersalah biar ditangkap. Kita dukung supaya yang maling duit negara segera diproses, dituntut, dimasukkan penjara," kata Marzuki Alie.

    • Politik

      KPK jangan ributkan gedung baru lagi

      "Nanti kan pembahasan APBN 2013 pasti KPK akan membahas gedung baru lagi. Jadi, sebaiknya KPK tidak pusing lagi memikirkan bintang di alokasi anggaran itu," kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika.

    • Politik

      Bank Mutiara belum laksanakan putusan MA

      Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan nasabah Bank Century dan mewajibkan PT Bank Mutiara Tbk dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
      membayarkan dana untuk 27 nasabah dengan nilai sebesar Rp35,437 miliar.

    • Politik

      Ruhut harus taati aturan partai

      Ruhut Sitompul diminta untuk menaati aturan yang ada dalam konstitusi Partai Demokrat, dan tidak mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada sikap partai.

    Baca Juga

    Mulai 1 November Harian Jurnas Ditutup