Lain Jakarte, Lain Ceritanye

Sebelum menjadi hutan beton, Jakarta adalah sebuah daerah yang subur dan makmur. Kesuburan Jakarta nampak dari banyaknya kebun dengan beragam jenis tanaman yang menjadi komoditas ekonomi dan pangan masyarakat, seperti manggis, jeruk, nanas, pala, pisang, lengkuas, durian, mangga, rambutan.

Suburnya Jakarta inilah yang membuat bangsa Eropa datang ke nusantara untuk berdagang atau mengambil secara paksa atas komoditas yang ada demi sebuah keuntungan. Dalam perjalanan waktu, Jakarta yang subur dan makmur sudah berubah. Dahulu banjir bisa dikatakan sekali-kali, namun saat ini bisa jadi setiap hujan datang, Jakarta menjadi tergenang. Banjir bukan hanya menjadi siklus lima tahunan namun berubah menjadi setiap hujan datang.

Pun demikian, bila dahulu dokar serta angkutan tradisional bisa berlenggang lepas melintas jalan, hal demikian tidak bisa kita jumpai lagi. Sekarang Jakarta macet di mana-mana, kemacetan terjadi tidak hanya di jalan-jalan besar, seperti Jl. Jenderal Soedirman, Jl. Thamrin, Jl. Gatot Soebroto, namun di setiap sudut-sudut Jakarta kemacetan seolah-olah menjadi bagian dari hidup masyarakat.

Berubahnya Jakarta yang dari daerah subur dan makmur, penuh nuansa budaya, menjadi kota yang macet, tidak aman, penuh kemiskinan, dikarenakan proses pembangunan ekonomi dan fisik yang terkonsentrasi di sini. Akibatnya banyak orang berduyun-duyun datang ke Jakarta untuk mengadu nasib.
 
Menghadapi hal yang demikian, tentu tidak mudah bagi kepala daerah atau Gubernur Jakarta untuk mengurus wilayahnya. Untuk membangun Jakarta, dengan biaya yang tidak sedikit, Gubernur Ali Sadikin, 1966-1977, saja harus memutar otak kuat-kuat, bahkan dirasa menyimpang dari norma yang ada, misalnya ia mengembangkan hiburan malam, mengizinkan perjudian, serta membangun kompleks Kramat Tunggak sebagai lokalisasi pelacuran. Hasil pajak dan pungutan dari tempat-tempat itulah digunakan untuk membangun Jakarta.

Entah dari dana itu atau dana dari pemerintah pusat, Jakarta di masa pria yang dipanggil akrab Bang Ali itu perkembangannya pesat. Di masanya ia membangun berbagai fasilitas perekonomian, kebudayaan, dan hiburan seperti Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet, dan lain sebagainya.
Jakarta sekarang membutuhkan figur lebih dari Bang Ali dan Bang Yos, sebutan untuk Gubernur Sutiyoso, 1997-2007, yang juga sukses membangun Jakarta, dengan bukti membangun Trans Jakarta, membangun Jakarta Islamic Center dengan membongkar tempat lokalisasi Kramat Tunggak, membuat pagar Monas, Car Free Day, kanal untuk menanggulangi banjir, dan lain sebagainya.

Figur pemimpin Jakarta yang dibutuhkan sekarang harus lebih dari Bang Ali dan Bang Yos, sebab masalahnya juga lebih dari pada masa-masa mereka. Tentu untuk bisa memimpin Jakarta, figur yang ada harus memahami wilayahnya. Tidak bisa pemimpin Jakarta tidak paham atau tidak mengenal Jakarta. Memimpin Jakarta bukan seperti mengelola perusahaan. Bila hanya mengandalkan kepintaran, popularitas, dan pengalaman di daerah lain, itu tidak cukup. Bahkan pengalamannya itu belum tentu cocok diterapkan di Jakarta, sebab secara sosiologis, Jakarta tidak sama dengan daerah lainnya.

Misalnya, entah karena tidak paham dengan Budaya Betawi atau faktor lainnya, Cagub Jokowi mengatakan, “Ya bosanlah. Semua yang maju ke pilkada selalu pakai baju koko dan kopiah, biar kelihatan religius. Jujur, saya tidak suka dengan model pencitraan seperti begitu."  Apa yang dikatakan Jokowi itu tentu menyinggung warga Betawi yang menjadi nafas budaya Jakarta. Bukti ketersinggungan itu adalah Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan Forum Pemuda Betawi (FPB) mengecam apa yang dikatakan Jokowi itu.

Apa jadinya bila Gubernur tidak paham dengan keberagaman budaya masyarakat? Apa jadinya bila Gubernur merendahkan budaya masyarakat yang ada? Baju koko dan kopiah itu bukan masalah pencitraan atau religiusitas namun pakaian yang biasa, budaya,  digunakan sehari-hari masyarakat Betawi, tidak hanya untuk sembahyang namun juga untuk kondangan, berkesenian, dan aktivitas lainnya.

Bila Gubernur Jakarta yang ada saat ini dipusingkan dengan masalah-masalahnya, seperti banjir, kriminalitas, pedagang kali lima, angkutan massal, kemiskinan, kita tidak bisa membayangkan bila Cagub yang ada tidak atau belum terbiasa dengan masalah-masalah itu.

Bila ada Cagub yang sukses mengelola pedagang kaki lima di daerah asalnya, ia belum tentu sukses mengelola pedagang kaki lima di Jakarta. Ia di daerahnya sukses mengelola pedagang kaki lima bisa jadi karena jumlahnya masih bisa dikendalikan, misalnya di bawah 1.000. Bandingkan bila mengelola pedangan kaki lima di Jakarta dengan acuan data pada Januari 2011. Dari data menyebutkan di Jakarta ada 105.678 pedagang kaki lima. Dengan perincian, Jakarta Pusat, 22.102 pedagang, Jakarta Utara 6.306 pedagang, Jakarta Barat 20.102 pedagang, Jakarta Timur 29.793 pedagang, dan Jakarta Selatan 27.305 pedagang.

Para pedagang yang berasal dari asal yang berbeda-beda itu tentu perilakunya juga tidak sama ketika menyikapi aturan. Ada yang cepat yang mengiyakan, ada yang jual mahal, bahkan ada yang menolak, dan menolaknya itu dengan melakukan perlawanan. Tentu sosiologi yang berbeda-beda ini akan membuat semakin banyak energi yang dikeluarkan oleh gubernur bila pendekatan dari hati ke hati yang dikatakan sebagai sukses mendekati pedagang kaki lima. Di sinilah letak susahnya mengatur Jakarta.

Meski dikatakan dan diakui Jakarta sebagai daerah yang terbuka, di mana segala macam suku, agama, etnis, dan ras bisa bebas hidup di wilayah ini, namun ketika mereka berkampanye atau mencari dukungan, ternyata calon-calon itu tetap akan mendekati komunitas etnis atau asalnya. Misal, calon gubernur yang diusung PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, pasangan calon gubernur, Didik J Rachbini, yang berasal dari Madura diperkirakan akan didukung jaringan tukang sate asal Madura.

Demikian tim sukses pasangan Jokowi dan Ahok. Dikatakan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Jokowi dan Ahok akan didukung oleh masyarakat desa yang banyak mengadu nasib ke Jakarta, yang dimaksud di sini pasti adalah komunitas orang Jawa; serta etnis tionghoa. Pun demikian, Alex Noordin dalam pilkada Jakarta yang akan datang ini, ia meminta restu masyarakat Sumatera yang ada di Jakarta.

Kerukunan etnis di Jakarta yang selama ini sudah terjaga dan dilindungi oleh pemerintah Jakarta, jangan diusik-usik dan dibawa-bawa demi kepentingan politik yang sifatnya sesaat. Biarlah mereka memilih sesuai hati nurani. Mereka semua di Jakarta untuk menjadi masyarakat Jakarta bukan masyarakat daerah lainnya.

Ardi Winangun
Ketua Forum Alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa

(M Budi Santosa)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.