Gubernur Aceh Terpilih Jamin Kebebasan Pers
BANDA ACEH – Gubernur Aceh terpilih Zaini Abdullah berjanji siap menjamin kebebasan kepada insan pers, dalam mengontrol kinerjanya memimpin provinsi itu lima tahun mendatang. Pers yang jujur dan adil penting untuk mewujudkan visi dan misinya membangun Aceh.
"Kami memberikan kebebasan kepada pers untuk membuat berita dan mengkritik pemerintah ke depan, dalam arti kritik yang bersifat membangun,” kata Zaini dalam diskusi Hari Kebebasan Pers International di gedung Sultan Selim Banda Aceh, Kamis (3/5/2012).
Zaini yang berpasangan dengan Muzakir Manaf akan dilantik sebagai pemimpin Aceh periode 2012-2017, setelah menang telak dalam Pemilukada Aceh 9 April lalu.
Dia berjanji siap bekerjasama dengan pers dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga perdamaian Aceh. Pers diminta tetap independen, profesional dan selalu berpihak pada kebenaran. Dibutuhkan tiga pilar untuk membangun sebuah daerah, yaitu parlemen yang kuat, pers yang bebas serta dukungan rakyat.
“Pemerintah Aceh yang baru sangat menghormati kebebasan pers sebagaimana yang tercantum dalam visi misinya,” sebut Zaini juga mantan Menteri Luar Negeri dan Kesehatan dalam struktur Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.
Petinggi Partai Aceh itu menyadari pentingnya dukungan pers dalam mempertahankan eksistensi partai politik di mata rakyat. “Tidak ada sebuah partai yang terus eksis tanpa di dukung oleh pers, masyarakat sudah cerdas dalam membaca berita,” ujarnya.
Lebih lanjut Zaini meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebebasan pers selama dirinya memimpin nanti. “GAM sekarang tidak sama dengan GAM yang dulu, GAM dulu memegang senjata, sekarang tidak lagi memegang senjata tapi bertugas menjaga perdamaian,” katanya.
Sementara itu, tokoh pers Aceh Sjamsul Kahar mengatakan, ada dua hambatan dihadapi pers sekarang, yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal adalah tak adanya kepastian hukum dan pemaknaan pers bersifat pada kebenaran, karena kebenaran sekarang sifatnya relatif. “Benar menurut pihak ini, tidak benar menurut pihat lain, di sinilah sering timbul konflik,” ujarnya.
Sedangkan hambatan internal adalah masih banyak orang pers yang belum paham dengan profesinya, sehingga sering melabrak etika dalam bekerja. “Pers jangan arogan. Jangan, saya ini wartawan, bisa melakukan seenaknya. Prinsip itu sudah kuno, jangan dipakai lagi,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil menambahkan, era reformasi pers merupakan kekuatan utama politik di Indonesia. “Pers nomor satu, partai politik berada di urutan dua dan yang ketiga adalah mahasiswa,” katanya.
Ancaman terbesar terhadap pers sekarang ini, menurutnya adalah massa atau masyarakat. “Bukan pemerintah, polisi atau TNI, tapi massa, masyarakat. Pemerintah, polisi, TNI punya atasannya, bisa diminta pertanggungjawaban, nah kalau massa? Ini sulit,” sebut politikus PKS tersebut.
Untuk itu media penting mengajari masyarakat cerdas dalam membaca berita. Jangan selalu menampilkan berita bombastis, tetapi tak memberikan edukasi kepada masyarakat.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
