DPR: Penembakan di Papua Bermotif Politik
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengungkapkan bahwa peristiwa penembakan di Papua oleh kelompok tertentu terakhir ini lebih bermotif politk. Bahkan dia menduga, penembakan tersebut tidak dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), melainkan dilakukan kelompok bayaran.
“Penembakan terakhir di Papua lebih bermotif politik. Situasi di Papua semakin tak kondusif, setelah adanya penembakan terhadap pengendara sepeda motor dan kemudian disusul ‘tembak menembak’ kelompok tertentu dengan aparat TNI/Polri. Situasinya sekarang sudah bergeser, bukan lagi penembakan yang dilakukan oleh OPM tapi oleh kelompok bayaran untuk kepentingan ekonomi dan politik,” ungkap Tubagus kepada okezone, Senin (21/5/2012).
Lanjut dia, penembakan itu sengaja dibuat dengan dua motif kepentingan. Pertama, bermotif ekonomi. Dimana program untuk Papua menjadi rebutan elit di daerah dan tidka menutup kemungkinan elit pusat.
“Di bidang ekonomi, telah terjadi perebutan program atau proyek yang terus mengalir ke Papua, dan menjadi rebutan segelintir elit di daerah bahkan mungkin elit di pusat,” kata dia.
Sementara di bidang politik kata dia, perebutan kekuasaan yang berkolusi dengan mereka yang memegang senjata semakin kental. “Kasus penembakan terhadap pesawat Trigana dan disusul penembakan terhadap tukang ojek , mengindikasikan adanya penembakan bermotif politik, dan bukan masalah OPM,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap agar aparat penegak hukum bertindak secara profesional dan proporsional. “Saya berharap agar aparat intelejen TNI/Polri mencermati masalah ini, dan melakukan tindakan di lapangan secara proposional dan profesional. Aparat jangan bermain diair keruh hanya untuk kepentingan sesaat,” kata dia.
Selain itu, penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan. “Siapapun pelaku korupsi harus diseret kemeja hijau. Koruptor-koruptor elit itulah yang kadang berlindung dalam isu referendum,” tegasnya.
Mantan Sekmil itu menilai Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) cukup efektif dalam mengurai beberapa persoalaan dan menyerap aspirasi warga Papua. Untuk itu dia menyaranakan agar UP4B itu diberi kewenangan lebih besar agar persoalaan Papua cepat tuntas.
“UP4B walaupun awalnya sedikit tersendat tapi sekarang cukup efektif, setidaknya efektif dalam mengidentifikasi masalah dan menyerap aspirasi rakyat pada arus bawah. Agar program pemerintah pusat bisa berjalan dengan efisien dan efektif UP4B perlu diberi kewenangan yang lebih besar terutama pada bidang kontrol dan kendali,” pungkasnya.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
