Unsur Pidana Kasus Pencurian Pulsa Sulit Dibuktikan

|

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

Unsur Pidana Kasus Pencurian Pulsa Sulit Dibuktikan

JAKARTA - Penanganan kasus sedot pulsa terus menuai pro-kontra. Bahkan kejaksaan Agung sendiri telah mengembalikan Berita Acara Perkara (BAP) kasus penyedotan pulsa yang melibatkan petinggi Telkomsel, karena dianggap belum lengkap.

 

Kuasa hukum Telkomsel, M Assegaf, mengungkapkan hal ini membuktikan polisi kurang mampu membuktikan unsur pidana dalam kasus sedot pulsa yang melibatkan petinggi Telkomsel.

 

"Kasus penyedotan pulsa lebih tepat sebagai kasus perdata dan bagi operator cukup dikenakan sanksi administratif. Selama ini polisi menggunakan delik pidana dalam penanganan kasus sedot pulsa yang saya nilai kurang tepat," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (23/5/2012).

 

Menurut dia, kasus ini sangat sulit dibuktikan unsur pencurian atau penipuannya. Kejaksaan Agung sendiri sudah menerima berkas perkara dari kepolisian tapi dikembalikan dengan 9 halaman petunjuk.

 

Hasil diskusi panel mengenai kasus sedot pulsa menyatakan bahwa kasus ini tidak tepat disebut tindak pidana perorangan, mengingat pulsa bukanlah barang, sehingga lebih tepat disebut tindak pidana korporasi dan atau perdata.

 

Hal tersebut, menurut praktisi hukum Sulaiman Sembiring, juga sudah diatur dalam UU No 36 tentang Telekomunikasi tahun 1999, Permenkominfo No 1 tahun 2010, dan UU Perlindungan Konsumen. Disebutkan, sanksi yang bisa diterapkan adalah sanksi administratif berupa denda, penggantian pulsa konsumen, hingga penghentian operasional layanan.

 

Tinjauan akademik juga menyimpulkan bahwa penyedotan pulsa harus dilihat sebagai ultimum remedium. Yaitu apabila hukum lain bisa dijalankan, maka pidana harus dihindarkan, karena ada sanksi administratif dan sanksi perdata.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejagung mengembalikan berkas dua tersangka kasus dugaan pencurian pulsa petinggi Telkomsel, Krisnawan Pribadi, dan Direktur PT Colibri, Nirmal Hiro Barmawi, ke Mabes Polri.

 

Jaksa peneliti kasus pencurian pulsa, Tatang Sutarna, mengungkapkan kejaksaan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan kasus penyedotan pulsa tersebut sebagai kasus pidana atau P21. “Hal ini harus dikonfirmasikan oleh para ahli, baik di bidang teknologi maupun hukum," ujarnya.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Mengapa Tutut Bela Hakim Agung M. Saleh cs?