SBY Harus Jelaskan Alasan Pemberian Grasi Corby
JAKARTA - Pemberian grasi lima tahun kepada terpidana 20 tahun kasus penyelundupan 4,2 kilogram mariyuana di Bali, Schapelle Leigh Corby menunjukkan Indonesia begitu lemah terhadap tekanan negara lain. Indonesia dinilai tidak mendapat keuntungan apapun dari pemberian grasi tersebut.
"Karena publik justru melihat bahwa Indonesia mudah menyerah dari tekanan asing. Apakah Indonesia mendapat keuntungan dari pemberian grasi?" ujar Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana kepada Okezone, Rabu (23/5/2012) malam.
Hikmahanto menambahkan, RI harusnya meminta Australia untuk mengekstradisi WNI yakni para nelayan maupun anak buah kapal Indonesia yang ditahan di negeri Kanguru tersebut. Menurutnya, tak ada alasan bagi Presiden SBY untuk mengungkapkan kepada publik apa yang menjadi alasan utama pemberian grasi itu sesungguhnya.
"Presiden (SBY) perlu membuka alasan kenapa grasi itu diberikan. Disamping itu Presiden harus serius melindungi warga kita yang punya masalah hukum di luar negeri. Ini salah satu upaya untuk memperbaiki kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan," tutup guru besar Fakultas Hukum UI ini.
Sebelumnya, Menkum HAM, Amir Syamsuddin, mengungkapkan beberapa alasan pemberian grasi kepada Corby. Di antaranya, pemberian hukuman ringan bagi pelanggaran hukum terkait kepemilikan ganja di beberapa negara. Faktor lainnya, yaitu alasan kemanusiaan bagi Corby.
Seperti diketahui Corby sebelumnya diganjar 20 tahun penjara atas kasus penyelundupan 4,2 kilogram mariyuana di Bali. Hingga kini, Corby telah menjalani tujuh tahun masa kurungannya. Namun, dengan diberikannya grasi dari Presiden SBY maka sisa masa tahanan yang harus dilalui Corby adalah delapan tahun penjara.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
