Wamenhan: Ribut Sukhoi hanya Missinterpretasi
TULUNGAGUNG - Polemik terkait pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 hanya disebabkan ketidaksamaan dalam penafsiran (missinterpretasi).
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan proses pembelian enam Sukhoi tersebut melalui negosiasi antarkementerian, yakni antara Kementrian Pertahanan (Menhan) dan Kementrian Keuangan RI dengan pihak Rosoboronexport, produsen pesawat Rusia.
Mantan Pangdam Jaya era Orde Baru itu menegaskan bahwa tidak ada pihak ketiga dalam pembelian pesawat tempur tersebut.
“Karena informasinya bukan dari tangan pertama, jadinya missinterpretasi,” ujarnya di Tulungagung, Jawa Timur.
Dijelaskan, Rosoboronexport memiliki lokal partner untuk mendukung proses pembelian, termasuk fasilitas ekspedisi atau pengiriman.
Seperti diketahui, sejumlah aktivis LSM di antaranya ICW, KontraS, Elsam, IDSPS, HRWG, dan Lesperssi mempersoalkan pembelian enam pesawat tempur Sukhoi. Para menyebut ada beberapa kejanggalan dalam proses pembelian, seperti selisih alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan harga pesawat.
Total dana pembelian enam unit Sukhoi ialah USD470 juta, sementara harga Sukhoi per unitnya USD54,8 juta. Dari perhitungan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada sisa kelebihan Rp1,2 triliun.
Selain itu, dalam proses pembelian, ada dugaan pemerintah melibatkan pihak ketiga atau broker.
Dugaan tersebut diperkuat dengan mekanisme pembelian yang memilih menggunakan kredit ekspor ketimbang pinjaman negara. Secara ekonomis, kredit ekspor akan melambungkan bunga dan negara dirugikan.
Sebab, dalam kredit ekspor yang dipakai acuan adalah bunga pasar sebesar 8 persen per tahun. Sedangkan kredit negara hanya 5,3 persen.
Terkait mekanisme pembelian itu, Sjafrie mengatakan bahwa di dalam MoU antara Indonesia dengan Rusia, Sukhoi tidak termasuk dalam list pinjaman negara (state credit). Hal itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah Rusia yang harus diikuti Pemerintah Indonesia.
“Soal ini (state credit) sudah dijawab oleh Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia. Kami sudah menjelaskan di Komisi I DPR,” terangnya.
(Dian AF)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
