Damaikan 2 Raja Surakarta, DPR Ingin Keraton Lestari

|

Keraton Surakarta (foto: Bramantyo/okezone)

Damaikan 2 Raja Surakarta, DPR Ingin Keraton Lestari

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, penandatanganan perdamaian antara raja kembar Keraton Surakarta bertujuan melestarikan budaya. Sebagai cagar budaya, negara wajib menjaga kelestarian Keraton Surakarta.

 

Hal itu dikatakan Marzuki ketika menyaksikan penandatanganan perdamaian antara dua raja Surakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII Hangabehi dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan di Gedung Nusantara IV DPR. Dengan perdamaian ini, Tedjowulan bersedia melepas gelar raja, dan selanjutnya bertindak selaku patih Hangabehi.

 

"Kami inginkan adanya perdamaian," ungkap Marzuki di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (4/6/2012).

 

Marzuki menjelaskan, perdamaian tersebut tak memerlukan dukungan keluarga keraton karena yang mempunyai hak suara adalah raja, yakni Pakubuwono XIII.

 

“Dalam struktur susunan keraton, raja itu pengukuh, apa yang diputuskan oleh raja itu ya harus didukung. Raja mau menerima Tedjowulan. Tidak ada urusan bagi kita, yang penting mereka berdamai urusan internal keraton kita enggak mau ikut campur," katanya.

 

Dia menambahkan, rekonsiliasi tersebut merupakan keinginan kedua belah pihak yang berseteru, sementara DPR hanya bertindak sebagai fasilitator.

 

“Mereka meminta menteri yang mengakurkan keduanya, ya kita undang. Jadi semuanya ngalir saja, tidak ada rekayasa, tidak ada sesuatu yang dipaksa. Mengalir saja seperti apa yang diinginkan mereka," katanya.

 

Usai perdamaian tersebut, DPR juga berkomitmen mendukung pemulihan kembali keraton dengan menganggarkan biaya perbaikan yang memadai.

 

“Harus kita dukung. Tapi ya tergantung kebutuhan untuk memperbaiki keraton yang luar biasa rusaknya," ujar Marzuki.

(abe)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Demokrat: Kebijakan Jokowi Langgar Prinsip Good Governance