GNPK Siap Somasi SBY jika Kepres Tentang Wamen Belum Ada

Jum'at, 08 Juni 2012 13:29 wib | Fiddy Anggriawan - Okezone

GNPK Siap Somasi SBY jika Kepres Tentang Wamen Belum Ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: dok okezone) JAKARTA -  Ketua Gerakan Nasional Pemberantasa Korupsi, Adi Warman menyatakan akan melayangkan somasi jika sampai hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni tidak membuat Keputusan Presiden (Kepres) pengangkatan posisi wakil menteri (wamen).

"Seperti yang saya katakan tadi hari ini adalah batas waktu yang diberikan. Tentu kita akan melayangkan somasi setidaknya paling lambat hari Senin," ungkap Adi kepada wartawan usai melaksanakan diskusi DPD RI, Jakarta, Jumat (8/6/2012).

Dia juga meminta agar wamen punya rasa malu untuk mengundurkan diri dari jabatannya pasca keputusan MK yang mengajukan pasal  10 Undang Undang No 39 Tahun 2008 mengenai pengangkatan menteri yang dinyatakan inkonstitusional.
"Saya harap para wamen punya rasa malu kalau substansinya sudah dibatasi oleh MK jgn nunggu formal atau Kepresnya. Ini sama saja seperti buruh," tegasnya.

Seharusnya, para wamen lebih baik menyatakan mundur dari jabatannya sambil menunggu keluarnya Kepres oleh Presiden SBY.

"Saya secara substansi sudah tidak jadi Wamen berdasarkan putusan MK. Sambil menunggu Kepres saya parkir dulu yah. Itu lebih elok dan cantik itu yang harus dilakukan," jelasnya.

Sikap mundurnya wamen diakuinya bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk para pemimpin di bawahnya dan rakyat. "Kalau ini kesannya jago ngeles sana-sini. Akhirnya begini deh," singkatnya.

Adi sangat bersikeras agar wamen mundur karena secara jelas sudah inkonstitusional, karena dijabarkannya setiap ruang kekuasaan yang dimiliki seseorang dengan dasar hukum yang abu-abu berpeluang di dalamnya resistensi korupsi.

"Kami punya hak dan tanggung jawab peran serta terhadap pemerintahan untuk memberesi ini dengan ranah rambu-rambu UU No 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang baik, bersih dan bebas KKN," simpulnya.

Dia juga ingin agar Kepres nanti bisa menjelaskan secara tegas tugas dan fungsi pokok adanya posisi wamen. "Saya ingin kalau ada wamen posisinya tidak banci atau jelas. Justru kita memperkuat kalau mau istilahnya jenis kelaminnya jangan tidak jelas lah," tutupnya.
(crl)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »