Aneh, Anggaran Hambalang Tak Dibahas di Banggar DPR

JAKARTA - Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Taslim Chaniago, mengaku dirinya tidak mengetahui pembahasan pengajuan tambahan anggaran (multiyears) dalam proyek pembangunan sport centre di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
 
"Saya enggak ikut. Saya juga enggak tahu," kata Taslim usai mengikuti diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/6/2012).
 
Bahkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menegaskan saat dirinya masih duduk sebagai anggota Banggar DPR, tidak ada pembahasan terkait Hambalang sama sekali. "Tapi memang di Banggar saat itu tidak ada pembahasan itu (Hambalang)," tegas Taslim.
 
Kendati demikian, Taslim menyangkal pengunduran dirinya dari keanggotaan di Banggar karena permasalah Hambalang. Namun, dia juga menyayangkan bagaimana proses pengajuan anggaran multiyears tersebut bisa lolos dari Banggar.
 
"Yang buat saya keluar, saya gak nyaman dengan ruang yang anggarannya tidak masuk akal. Ruang 10 x 10 meter rehabnya sampai Rp20 miliar. Kursi saja satunya seharga Rp24 juta. Saya gak mau terseret dengan hal yang aneh-aneh di Banggar. Seperti sekarang terungkap kasus hambalang yang kita di Banggar tidak tahu tapi bisa lolos. Ini kan sesuatu yang disembunyikan," ungkapnya.
 
Keanehan anggaran Hambalang tak hanya misterius di Banggar DPR. Anggota Komisi X pun mengaku tak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Yang jelas faktanya kami komisi X belum membahas ini (rapat kerja khusus). Kami betul-betul tidak memiliki informasi yang cukup bagaimana pengambilan keputusan dan anggaran dan ini tidak pernah dibahas dalam komisi X," ungkap anggota Komisi X DPR, Zulfadhli, beberapa waktu lalu.
 
Zulfadhli menyatakan setelah pengajuan permohonan penambahan anggaran untuk pembangunan pusat olahraga Hambalang tidak disetujui, Komisi X berkeinginan untuk membahas masalah tersebut dalam rapat kerja khusus dengan Kemenpora.
 
"Namun, sampai akhir tahun anggaran 2010 tidak ada Raker dengan Menpora khusus untuk Hambalang," katanya.
 
Setelah ditelusuri, ternyata pemberian izin atas pengajuan penambahan dana tersebut diperoleh dari Menteri Keuangan. Terkait hal ini, Komisi X mengaku tidak tahu-menahu mengenai mekanisme pengambilan keputusan oleh Menkeu.
 
"Tiba-tiba anggaran ini sudah tersedia dalam APBN. Pada saat usulan adanya tambahan itulah kami baru tahu bahwa permohonan ini disetujui oleh Menkeu lewat multiyears. Kami kaget, tiba-tiba sudah disetujui oleh Menkeu," tegasnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Komisi X mempertanyakan atas dasar apa Menkeu mengeluarkan keputusan kontroversial itu. "Keputusan Menkeu yang menyatakan bahwa ini multiyears juga harus dipertanyakan, dasarnya apa," sambung Zulfadhli.
 
Zulfadhli menambahkan, hal itulah yang melatarbelakangi Komisi X untuk membentuk panitia kerja (Panja). Dalam kaitan ini Komisi X menilai terdapat kejanggalan dalam pengambilan keputusan tersebut.
 
"Faktanya di Komisi X tidak ada rapat khusus tentang itu. Makanya kita bentuk Panja. Kita menemukan kejanggalan ketika kita diminta permintaan dana tambahan yang besar," tandasnya.
(ful)

Berita Selengkapnya Klik di Sini