Tes tenaga honorer K-2 dipercepat

|

Ilustrasi Dok : Ist

Tes tenaga honorer K-2 dipercepat
Sindonews.com – Pelaksanaan tes tertulis bagi tenaga honorer kategori 2 (K-2) yang akan diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kemungkinan digelar tahun ini. Awalnya, tes untuk K-2 dilaksanakan awal tahun depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, kepastian memajukan jadwal tes untuk pegawai yang diangkat pada 2005 ke bawah dan dibiayai non-APBN dan APBD ini akan diumumkan dua minggu ke depan. Jika tes dilakukan tahun ini, tahun depan pemerintah tinggal melakukan pengangkatan saja. Oleh karena itu pemerintah akan mengejar proses dokumentasinya yang pada tahap pertama masuk 633.000 berkas dan kedua 500.000.

Dia tidak dapat memperkirakan berapa data yang akan kembali masuk lagi, apakah akan lebih besar atau menurun. Pemerintah juga akan melihat kesanggupan daerah apakah bisa mengangkat K-2 tahun ini. Selain tenaga honorer K-2, tes tersebut akan diikuti para tenaga honorer yang teranulir dari K-1. "Kami adakan ujian ini untuk mengetahui berapa passing grade dan batas kemampuan mereka bekerja," katanya di Jakarta, Minggu 17 Juni 2012.

Mantan Wakil Gubernur Aceh itu mengatakan, target pemerintah adalah mengangkat 70.000 CPNS per tahun. Dengan begitu, dalam dua sampai tiga tahun seluruh tenaga honorer K-2 sudah bisa diangkat menjadi CPNS. "Kalau bisa tes sekarang jadi bisa ketahuan. Tapi saya tidak bisa paksakan tes K-2. Karena data belum siap. Panitia belum siap. Kemungkinan Agustus sudah bisa dilaksanakan," jelas mantan anggota Komisi I DPR ini.

Sementara itu, Kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo mengatakan, pengangkatan K-2 melalui seleksi atau tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang ini sesuai dengan PP No 56/2012. Data yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah tenaga honorer K-2 sebanyak 656.322 orang. Namun, secara nominatif organisasi atau daftar yang diberikan instansi ke BKN hanya 497.735 orang. Jumlah tersebut akan digabung dengan 11.872 tenaga honorer K-1 yang teranulir jadi K-2.

"Totalnya ada 509.607 yang akan kita tes," ungkap Edy. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengharapkan, Kemenpan dan RB dapat melanjutkan verifikasi serta validasi atas dasar hasil uji publik K-1. Kemudian mengangkat K-1 menjadi PNS pada tahun ini berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Dia juga meminta adanya uji publik atas K-2 melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data yang bersih dan bebas dari penyimpangan. "Terkait peraturan pelaksanaan dari UU No 25/2009 tentang Pelayanan Uji Publik, menteri harus segera merealisasikan lima RPP yang diharmonisasikan menjadi satu PP. Diharapkan itu ditetapkan pada bulan Juli," terangnya. (lil)




(hri)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    • Politik

      SBY & Anas perlu sering tampil bersama

      Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang selama ini diisukan berkonflik perlu lebih sering muncul bersama di hadapan para kader.

    • Politik

      ICW desak Panwaslu selidiki dana kampanye cagub

      Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta segera menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran dana kampanye oleh pasangan calon gubernur (cagub).

    • Politik

      Anggito janji perbaiki keuangan haji

      Anggito Abimanyu berjanji akan memperbaiki pengelolaan keuangan haji dengan memastikan jemaah mendapatkan manfaat langsung dari setiap dana yang dibayarkannya.

    • Politik

      Daftar haji online hapus sistem pesan kursi

      Direktorat Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pendaftaran jemaah haji. Sistem keuangan jamaah haji di Kemenag saat ini dikenal korup, karena rawan jual beli bangku.

    • Politik

      DPR mulai bagikan Alquran

      Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah bisa mendistribusikan Alquran yang diberikan Kementerian Agama (Kemenag) ke dapilnya masing-masing. Seluruh biaya pendistribusian, ditanggung anggota masing-masing.

    • Politik

      Demokrat belum temukan pengganti SBY

      Partai Demokrat sengaja tidak ingin berbicara jauh-jauh hari soal siapa calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

    • Politik

      Marzuki minta KPK bersihkan DPR

      "Saya dorong KPK untuk buka semua kasus korupsi di DPR, yang bersalah biar ditangkap. Kita dukung supaya yang maling duit negara segera diproses, dituntut, dimasukkan penjara," kata Marzuki Alie.

    • Politik

      KPK jangan ributkan gedung baru lagi

      "Nanti kan pembahasan APBN 2013 pasti KPK akan membahas gedung baru lagi. Jadi, sebaiknya KPK tidak pusing lagi memikirkan bintang di alokasi anggaran itu," kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika.

    • Politik

      Bank Mutiara belum laksanakan putusan MA

      Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan nasabah Bank Century dan mewajibkan PT Bank Mutiara Tbk dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
      membayarkan dana untuk 27 nasabah dengan nilai sebesar Rp35,437 miliar.

    • Politik

      Ruhut harus taati aturan partai

      Ruhut Sitompul diminta untuk menaati aturan yang ada dalam konstitusi Partai Demokrat, dan tidak mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada sikap partai.

    Baca Juga

    Rini Soemarno Diragukan Bisa Laksanakan Agenda Trisakti