Aneh, Kemenlu Tidak Punya Data WNI di Luar Negeri

Rabu, 20 Juni 2012 01:47 wib | Susi Fatimah - Okezone

Aneh, Kemenlu Tidak Punya Data WNI di Luar Negeri Poempida Hidayatullah/tengah (Foto: dok Okezone) JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh, menyayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang tidak mempunyai data Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri. Hal itu disampaikan Poempida saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Selasa (19/6).

“Bagaimana mungkin bisa melakukan perlindungan terhadap para TKI apalagi WNI kalau pemerintah tidak mempunyai data warganya?," ujar Poempida dalam rilisnya, Selasa (19/6/2012).

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus segera bersinergi dengan pihak terkait untuk melakukan pendataan keberadaan WNI maupun TKI yang ada di luar negeri. “Dengan adanya validasi data maka tujuan pemerintah melindungi keberadaan WNI di luar negeri akan terwujud,” katanya.

Poempida juga menyoroti mekanisme asuransi untuk perlindungan bagi TKI yang selama ini tidak pernah memberikan perlindungan riil bagi para TKI. Menurutnya, Kemenakertrans tidak akan pernah dapat memberikan hakikat perlindungan yang riil bagi para TKI. Oleh karenanya, dia mengusulkan agar Kemenakertrans untuk membubarkan konsorsium asuransi.

“Saya merekomendasikan Kemenakertrans untuk membubarkan dan mencari suatu sistem perlindungan yang lebih mumpuni bagi para TKI," tegasnya.

Dia mengatatakan bahwa saat ini pihaknya banyak mendapatkan laporan bahwa masih ada berbagai pungutan asuransi illegal di luar konsorsium asuransi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain daripada itu, adanya keengganan konsorsium asuransi untuk melakukan kegiatan investasi dalam rangka membangun shelter di luar negeri.

“Saya melihat ada kecenderungan konsorsium asuransi untuk "bermain" karena terkadang  pengajuan klaim asuransi sering dipersulit berkaitan dengan klaim asuransi," tukas Poempida.

Menanggapi klaim asuransi TKI yang bermasalah, Direktur Riset Katalog Indonesia Andrea Salamun mengatakan bahwa timbulnya permasalahan tersebut karena tidak adanya database yang representatif tentang kepesertaan TKI di perwakilan RI dan kementerian/badan sehingga tidak dapat membebankan kepada asuransi penanggung, disorientasi fungsi dan peran pialang asuransi serta belum adanya mekanisme reimbursement atas biaya tersebut.

Andrea berpendapat bahwa perlu adanya pelurusan fungsi dan peran pialang asuransi dalam program asuransi TKI. “Adanya pelurusan fungsi agar lebih berpihak kepada tertanggung sebagaimana ketentuan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian bukan sebaliknya berpihak kepada Penanggung (Konsorsium Asuransi),” kata Andrea.

Cara berikutnya yaitu dengan memaksimalkan santunan asuransi kepada TKI. “Cara ini dilakukan untuk meredam isu gratifikasi kepada para pejabat negara dalam penyelenggaraan program asuransi TKI apabila klaim bisa dijalankan sesuai aturan,” pungkasnya.
(sus)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »