Sunat Perempuan adalah Bentuk Kekerasan

|
JAKARTA - Selain kemajuan dalam capaian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, ternyata masih ada beberapa isu yang perlu diperbaiki.
 
Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengungkapkan isu yang diperbaiki di antaranya perbaikan kerangka hukum, perlindungan bagi perempuan pembela HAM, sunat perempuan, dan perlindungan bagi pekerja.
 
"Perbaikan kerangka hukum sampai saat ini, revisi hukum pidana Indonesia masih tertatih-tatih dan sebagai akibatnya perempuan mengalami kekerasan seksual dalam pemerkosaan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual," ungkapnya, Senin (2/7/2012).
 
"Perlindungan bagi perempuan pembela HAM, perempuan pembela HAM menghadapi intimidasi dan stigmatisasi, yang sejumlah diantaranya memiliki dimensi berbasis gender, serta penganiayaan, penyiksaan dan kriminalisasi akibat aktivismenya," sambungnya.
 
"Sunat perempuan sebagai tradisi, sunat perempuan dipraktikkan secara beragam di Indonesia. Dari hasil penelitian literatur dan konsultasi dengan berbagai pihak, Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa praktik sunat perempuan yang melukai bagian dari alat kelamin perempuan sekecil apapun adalah kekerasan terhadap perempuan," katanya.
 
Selain itu Yunianti mengatakan, perlindungan bagi perempuan pekerja migran dan pekerja rumah tangga dalam negeri termasuk juga dalam isu yang perlu diperbaiki.
 
"Perlindungan bagi perempuan pekerja migran pada tahun 2011, setelah lebih dari 30 tahun pengiriman pekerja migran ke luar negeri, dan Indonesia masih belum membuat kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki sistem perlindungan substantif bagi pekerja migran, " tuturnya.
 
"Perlindungan bagi pekerja rumah tangga di dalam negeri, organisasi advokasi mencatat bahwa dalam rentang tahun 2007 hingga 2011 tercatat ada 726 kasus, 536 kasus upah tidak dibayar, dan 617 kasus penyekapan perempuan pekerja rumah tangga," terangnya.
(lam)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Tinta KPK Bikin Jokowi Dilema