Ini Alasan DPR Tak Berani Memecat Para Koruptor

Jum'at, 06 Juli 2012 07:30 wib | Susi Fatimah - Okezone

Foto: (dok okezone) Foto: (dok okezone) JAKARTA - Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebut saja nama Angelina Sondakh dari Partai Demokrat, Wa Ode Nurhayati dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan terakhir Zulkarnaen dari Partai Golkar yang diduga terlibat mark up dalam pengadaan Alquran di Kementrian Agama.

Kendati tengah menjalani proses hukum di KPK, namun ketiganya masih menerima gaji sebagai anggota dewan. Bahkan Badan Kehormatan (BK) DPR juga tak berani memecat ketiganya meski sudah tak pernah mengurus tugas sebagai wakil rakyat lagi. Mengapa sudah ditetapkan sebagai tersangka, BK juga tak memecat ketiganya?

Ketua Badan Kehormatan DPR, M. Prakosa menegaskan bahwa institusinya tidak bisa memecat ketiganya. Hal itu karena status ketiganya masih sebagai tersangka, sementara BK baru dapat memberhentikan sementara jika ketiganya ditetapkan sebagai terdakwa.

"Aturan dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) demikian, baru diberhentikan sementara setelah jadi terdakwa," ujar Prakosa kepada Okezone, Kamis (5/7/2012).

Prakosa menjelaskan para tersangka tersebut bisa saja dikeluarkan atau dipecat dari keanggotaanya sebagai anggota DPR jika fraksi tempat ketiganya bernaung menginginkan. "Kalau fraksinya ketat bisa saja, BK tidak bisa harus tunggu inkrah dulu. BK serahkan ke fraksi masing-masing," tuturnya.

Namun Prakosa tak memungkiri jika suatu saat nanti para anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka bisa langsung dipecat dari keanggotaanya di DPR. "Bisa saja, kalau ada perubahan di UU MD3. Kalau ini diwacanakan dan digulirkan isu ini tidak menutup kemungkinan. Sekarang kan UU itu mau direvisi sudah masuk ke Badan Legislasi, tunggu saja," tegasnya.
(sus)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »