Bupati: Kapal Kudungga untuk Pengamanan Perbatasan

|

Ilustrasi

Bupati: Kapal Kudungga untuk Pengamanan Perbatasan

BALIKPAPAN - Pembelian kapal patroli laut Kudungga yang kini dilaporkan ke KPK mendapat reaksi dari Bupati Kutai Timur, Isran Noor. Dalam Forum Seminar Nasional Kebangsaan, Isran mengatakan pengadaan kapal Kudungga yang diberikan Pemkab Kutai Timur (Kutim) kepada Angkatan Laut di Kutim merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membantu mengatasi persoalan pengawasan dan pengamanan perbatasan, termasuk kawasan laut. 

“Padahal tujuan untuk pembangunan sarana untuk kepentingan negara yakni pembangunan masyarakat dan menjaga ekonomi masyarakat,” ujar Isran di Balikpapan, Kamis (13/7/2012),

Isran menyayangkan sikap dan pandangan pihak lain yang kurang memahami kebijakanya. Padahal urusan perbatasan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. “Timbul kesan seolah-olah urusan pengamanan dan pengembangan kawasan perbatasan bukan urusan Pemda, padahal persaolan perbatasan harus dilihat secara luas dan integral,” tandasnya.

Bupati Kutim ini mengatakan, pelanggaran perbatasan laut di Kutim dan Kaltim meliputi kasus illegal fishing dan illegal trading, yang mencapai 620 ribu pelanggaran. Dengan keberadaan patroli laut, bentuk pelanggaran sekarang berkurang hingga 92 persen. “Saya tidak tahu apakah ini terkait patroli kapal Kudungga atau tidak. Setidaknya dengan adanya kapal patrol, penyelamatan berupa aset-aset ekonomi negara dan penjagaan wilayah negara dapat dijaga diperairan,” ujar ketua APKASI itu.

Isran juga berpendapat, persoalan perbatasan sangat terkait lintas sektoral, tidak bisa hanya mengandalkan Kemendagri.  Pada tahun 2008 lalu, ia mengaku sempat membahas dengan Kasad mengenai pengembangan kawasan perbatasan. Namun terbentur dengan Kementerian Kehutanan.

“Ketika buat perencanaan perbatasan, untuk jalan pararel sepanjang 1,038 km, ini berbenturan dengan hutan lindung dan konservasi. Sementara Malaysia sudah buat 30 km jalan di sekitar kawasan perbatasan,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa lalu di Balikpapan, Ketua KPK Abraham Samad, mengaku belum mengetahui dugaan mark up pembelian kapal patroli Kudungga tersebut. “Nanti, saya cek dulu, karena saya belum tahu,” kata Abraham sela-sela Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Korupsi bekerja sama dengan Polda dan Kejati Kaltim di Grand  Hotel Jatra, Balikpapan.

Abraham berjanji akan memeriksa laporan masyarakat itu ke Bagian Humas KPK. “Nanti saya periksa, karena mekasnisme bila ada pengaduan masyarakat maka akan didata dan biasanya ada tanda terima pelaporan," ujanrya.

Seperti diketahui, pengadaan Kapal Kudungga yang kini menjadi armada Pangkalan TNI AL (Lanal) Sangatta, diadakan berdasarkan bantuan social (Bansos) tahun 2009-2010. Namun, berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan, diketahui pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp701,4 juta dari kapal senilai lebih Rp20 miliar.

(ris)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pimpinan DPR Ajak KIH Duduk Bersama