'Satu Polisi di Satu Desa' Perlu Dinasionalisasikan

|

Ilustrasi anggota Kepolisian

'Satu Polisi di Satu Desa' Perlu Dinasionalisasikan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Sundari menilai kebijakan Polda Jawa Timur yang meletakkan satu polisi di satu desa merupakan langkah tepat sebagai wujud pengayoman, pelindungan, dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Dengan berpegang pada UU Polri, maka polisi masyarakat adalah strategi yang disepakati agar paradigma baru "pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat", dapat terlaksana. Satu polisi di satu desa adalah terjemahan tepat," kata Eva saat dihubungi Okezone di Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Eva yang berkunjung langsung ke Jawa Timur dan melakukan rapat kerja dengan Polda Jatim menilai program tersebut berisi pendeteksian dan solusi penegakan hukum di tingkat dasar. Sehingga dapat mencegah konflik yang komprehensif di tengah masyarakat.

Menurutnya, program tersebut sudah selayaknya diterapkan di provinsi lain di tanah air, mengingat kamtibmas di sejumlah daerah mendapat rapor merah. "Mabes Polri pelru menyosialisasikan program tersebut agar diterapkan di provinsi lainnya agar terjadi peningkatkan di bilang pelayanan publik," pungkasnya.

Kebijakan satu polisi di satu desa atau disebut dengan Polsek Kuat ini, membekali petugas dengan alat komunikasi online, kamera dan keterampilan menangani masalah keamaan di tingkat desa. Selain itu, petugas juga diharuskan berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang dijaganya.

(ris)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Mayat dalam Bak Mandi Korban Pembunuhan