Komisi I DPR: Pemerintah Myanmar Terlibat Tragedi Rohingya
JAKARTA - Pemerintah Myanmar berkilah bahwa peristiwa konflik antar etnis yang menewaskan puluhan warga dari etnis Rohingya di sana tidak bisa dikatakan sebagai bentuk sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap etnis Rohingya.
Namun menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfud Sidiq, peristiwa tersebut terjadi dengan melibatkan peran negara atau pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
"Walaupun pemerintah Myanmar membantah, tapi bahwa ada diskriminasi terhadap Rohingya kan tidak bisa dibantah," kata Mahfud saat dihubungi wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/8/2012).
Pemerintah Myanmar lanjut Mahfud, harus mengakui bahwa kekerasan yang terjadi selama ini adalah kejahatan sistemik dengan pola konflik vertikal dan negara terlibat di dalamnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, sejatinya pemerintah Myanmar bisa membuktikan bahwa mereka akan tetap terus memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap seluruh etnis, termasuk Rohingya.
"Istilah ethnic cleasing genoside ini kan pandangan dari luar. Kemarin kan masih terjadi dan bahkan kekerasan terhadap korban-korban itu sangat nyata. Pemerintah Myanmar harus membuktikan mereka punya komitmen demokrasi dan harus menyelesaikan," paparnya.
Oleh karena itu, selain mendesak Myanmar untuk segera menuntaskan konflik tersebut, Mahfud juga berharap agar Indonesia senantiasa memberikan bantuan terhadap korban pelareian etnis Rohingya.
"Pemerintah Indonesia harus memperlakukan mereka secara baik sebagai pengungsi dan umumnya mereka mencari negara ketiga dan Indonesia bukan tujuan akhir. Tapi Indonesia harus membuka tangan kalau mereka meminta suaka," tutupnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
