Pramono: MoU KPK dan Polri Tidak Penting!

|

ilustrasi (foto: Heru Haryono/Okezone)

Pramono: MoU KPK dan Polri Tidak Penting!

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Pramono Anung, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI 2011.

Pram, sapaannya, mengingatkan Undang-undang KPK pada Pasal 50 ayat 3 dan 4 serta  Pasal 9 menjadi kekuatan hukum komisi anti-korupsi mengusut kasus tersebut.

"Dengan demikian, KPK tidak perlu mereduksi, menghilangkan kewenangannya sendiri, kekuasaannya sendiri dengan kesepakatan," ucap Pram ketika menghadiri undangan KPK untuk diskusi soal UU KPK, di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Terkait kasus simulator SIM, Pram menilai KPK sudah menyidik kasus itu sesuai Undang-undang. Sehingga ketika KPK dinilai melanggar nota kesepahaman (MOU) oleh Kepolisian RI, Pram menilai wajar.

"Bagi saya MoU itu tidak penting. Yang penting adalah UU KPK dan itu harus digunakan oleh KPK untuk bertindak dalam persoalan yang menyangkut Polri," tegasnya.

Kasus korupsi pengadaan simulator SIM itu kembali membuat tegang hubungan KPK dengan Polri. Setelah KPK menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Didik Purnomo, Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukoco S Bambang, sebagai tersangka, Polri belakangan menyusul dengan menetapkan status tersangka terhadap tiga tersangka versi KPK tersebut.

Para tersangka versi Polri adalah Brigadir Jenderal Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan, Kompol Legino, dan dua pihak swasta, Sukotjo Bambang, dan Budi Santoso. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka, sejak 1 Agustus lalu.

(put)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Masa Depan Pendidikan Kembali ke Visi Jokowi