UU PT Tak Perlu Diperdebatkan

|

Image: Corbis

UU PT Tak Perlu Diperdebatkan
SEMARANG – Direktur Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Prof. Supriadi Rustad menyatakan, Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) yang sudah disahkan tidak perlu lagi diperdebatkan. UU PT memiliki banyak manfaat bagi semua pihak, baik masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah hingga kalangan dosen.

"Saat ini memang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dan sekarang semuanya sudah sepakat dan tidak ada yang memperdebatkannya," katanya di sela-sela sosialisasi UU PT di Universitas Negeri Semarang (Unnes), kemarin.

Bagi masyarakat, UU PT menyediakan jaminan kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya dan mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan dikendalikannya biaya kuliah, masyarakat akan lebih mudah menjangkaunya. "Masyarakat juga jadi memiliki lebih banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara," ujar Supriadi.

Bagi dunia usaha, keberadaan UU PT memberikan ruang bagi mereka untuk memanfaatkan penelitian di lingkungan pendidikan tinggi untuk inovasi yang dibutuhkan. Juga dengan akan diberikannya insentif bagi dunia usaha yang memberikan bantuan kepada pendidikan tinggi.

"Bagi perguruan tinggi, UU PT akan menjamin otonomi akademiknya, memiliki fleksibilitas pada pengelolaan sumber daya demi peningkatan mutu. Selain itu, juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa operasional pendidikan tinggi," papar Supriadi.

Bagi pemerintah, UU PT dapat mendorong perguruan tinggi memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui pelaksanaan tridarma secara komprehensif dan dapat memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan. "Bagi dosen, UU PT memberikan jaminan memperoleh dana penelitian dan kesetaraan pada jenjang karier akademik," ujarnya.

Mantan Pembantu Rektor Bidang Akademik Unnes ini menambahkan, secara keseluruhan semangat yang tertuang dalam UU PT adalah memberikan perluasan jaminan akses, pengembangan tridarma secara utuh, kesetaraan, penguatan pendidikan vokasi (terapan), sistem penjaminan mutu dan yang terakhir memastikan tanggung jawab negara serta menghindari liberalisasi dan komersialisasi PT.

"Adapun butir-butir yang berisi mengenai kemungkinan dibukanya PT dari luar negeri, dalam UU juga sudah diatur syarat-syaratnya secara ketat," papar Supriadi.

Dalam RUU PT tersebut telah dirumuskan dengan baik tentang  kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. "Dalam RUU PT juga disebutkan, sistem penjaminan mutu PT tidak hanya diorientasikan pada produk ipteknya saja, tapi juga mampu memberikan jaminan terhadap segenap komponen input dan proses di dalamnya," kata Rektor UNY Prof Dr Rochmat Wahab dalam diskusi Menyongsong Pemberlakuan UU PT di Ballroom Hotel UNY.

Mengenai kekhawatiran masyarakat dengan keberadaan UU PT akan berdampak pada mahalnya biaya pendidikan, Rochmat menjelaskan, masyarakat tidak perlu menyikapi hal tersebut secara berlebihan. Dengan adanya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang siap dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tiap tahunnya, secara otomatis biaya yang harus ditanggung mahasiswa semakin ringan.

Kepala Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum UNY Anang Priyanto mengatakan, meski keluarnya UU PT secara politis terkesan dipaksakan, tidak bisa dimungkiri jika UU PT membuka peluang bagi rakyat yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang PT. (susilo himawan/ ratih keswara/koran si) (rfa)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bule Korban Pembunuhan 'Dijenguk' Putranya dari Australia