Pengetatan Remisi, Denny Mestinya Tunjuk Hidung Sendiri

Ilustrasi

Pengetatan Remisi, Denny Mestinya Tunjuk Hidung Sendiri
JAKARTA - Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyalahkan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra soal pengetatan remisi dianggap memalukan. Denny sebelumnya menyalahkan Yusril yang berhasil mengalahkan kebijakan pemerintah soal pengetatan remisi koruptor.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Yusril Ihza Mahendra, Jurhum Lantong, menyatakan Denny seharusnya menunjuk hidungnya sendiri, dan bukan justru menyalahkan orang lain. Pasalnya, Wamenkum HAM itu digaji dari uang rakyat tetapi mengeluarkan peraturan yang inkonsitusional.

"Denny Indrayana itu wakil menteri Kemenkum HAM, digaji dari uang rakyat. Bagaimana bisa ia mengeluarkan kebijakan yang inkonstitusional. Padahal ini adalah negara hukum," ujar Jurhum dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (18/8/2012).

Menurutnya, apa yang dilakukan Yusril adalah mendudukkan persoalannya pada ranah konsitusi. Hal yang terbalik justru dilakukan oleh Denny yang memakan uang rakyat tetapi mengeluarkan kebijakan yang di luar jalur hukum. Hal itu menurutnya, sama dengan mengkhianati amanat konstitusi dan amanat rakyat.

"Bila Denny menyudutkan Yusril telah membantu para koruptor, bagaimana ia menamakan seorang pejabat negara, wakil Kemenkum HAM yang membuat peraturan yang inkonstitusional? Bukankah ia layak disebut penguasa zalim," kritik Jurhum.

Ia menambahkan, batalnya kebijakan pengetatan remisi bukan kesalahan Yusril, hal itu lantaran Yusril melangkah telah seusai UU. Jika Denny betul-betul ingin melakukan pengetatan remisi, lanjut Jurhum, ia bisa mengubah PP 28. Nyatanya, Denny tidak melakukan apa-apa.

"Selama ini ia hanya terus menerus menyudutkan Yusril, padahal banyak hal yang dapat ia lakukan kalau memang serius ingin melakukan pengetatan remisi untuk koruptor," pungkasnya.

Jurhum pun mengajak Denny untuk bertafakkur dan istigfar di penghujung bulan Ramadan. "Dari pada terus-menerus menyalahkan dan menyudutkan pihak lain, lebih baik introspeksi diri dan istigfar," sergahnya.

Sekadar diketahui, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebelumnya menuding Yusril berperan dalam remisi sejumlah koruptor di HUT RI. Pasalnya, Kemenkum HAM telah berusaha melakukan pengetatan remisi terhadap koruptor.

Pemerintah melalui Kemenkum HAM pun terpaksa memberikan remisi lantaran harus tunduk pada aturan yang berlaku. Pengetatan remisi itulah yang kemudian digugat oleh Yusril.

Keputusan PTUN menurut Denny telah merugikan kebijakan pengetatan remisi. Kemenkum HAM saat ini tengah menguatkan dasar hukum kebijakan pengetatan remisi lewat perubahan PP No 28 Tahun 2006 mengenai pemberian hak-hak bagi warga binaan atau narapidana.
(ydh)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bocah TK Ini Panggil Ahok "Pak Presiden"