Sidak, Jokowi Dapati PNS Banyak Mangkir Kerja

Jokowi menggelar sidak PNS (Foto: Bramantyo/okezone)

Sidak, Jokowi Dapati PNS Banyak Mangkir Kerja
SOLO- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, kedapatan tak masuk kerja paska libur Lebaran. Banyaknya PNS yang membolos ini terlihat saat Wali Kota Joko Widodo menggelar sidak.

Tiga kantor pertama yang dikunjungi Jokowi yaitu Kantor Perizinan, Kantor Catatan Sipil, dan pelayanan berobat gratis. Sidak pertama dilakukan Jokowi dengan menanyakan langsung masyarakat yang mengantre di pembuatan kartu berobat gratis.

Di sini, Jokowi menanyakan kepada warga menyangkut pelayanan dan jumlah pegawai yang menangani langsung kepada masyarakat. Setelah mendapatkan penjelasan, Jokowi melanjutkan sidak ke Kantor Perizinan.

Jokowi melihat para Pegawai sudah masuk, namun dari masyarakat belum ada satupun yang mengajukan perizinan. Meski begitu, Jokowi mengingatkan para PNS di Kantor Perizinan untuk tidak bolos meskipun belum ada yang mengajukan perizinan.

Sidak dilanjutkan ke Kantor Catatan Sipil. Di sana,Jokowi melihat antrwan warga yang membuat KTP. Seperti halnya di pelayanan pembuatan kartu berobat gratis, di Catatan Sipil, Jokowi menanyakan pelayanan PNS dilingkungan tersebut kepada masyarakat yang mengantre.

Mayoritas yang melakukan pengurusan KTP kebanyakan warga Solo yang merantau di Jakarta. Usai sidak, Jokowi mengatakan untuk PNS yang membolos akan dikenakan aturan sesuai dengan PP 53 tahun 2010.

"Sidak ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan para PNS untuk masuk kerja usai libur Lebaran. Akan ada sanksi sesuai PP 53 tahun 2010 bagi PNS yang ketahuan tidak masuk kerja di hari pertama ini," jelasnya kepada wartawan di sela sidak, Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/8/2012).

Menurut Jokowi, dari data yang diterimanya 3.900 PNS non-guru, sebanyak 172 tidak masuk tanpa keterangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 PNS Izin karena sakit, 17 cuti, 43 tugas luar memantau arus mudik dan balik lebaran sebanyak 1.779 PNS, yaitu berasal dari Dinas Kesehatan Kota(DKK), Dinas Kebersihan Perkotaan (DKP), dan Dinas Perhubungan (Dishub)

"Jumlah PNS yang tidak hadir tanpa keterangan mencapai 4,3 persen. Ini akan ada sanksi yang akan dijatuhkan. Mulai ringan hingga berat,"pungkasnya. (kem)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Polisi Curiga Istri Terlibat Pembunuhan Bule di Bali