Korupsi Berbalut Olahraga

Selasa, 04 September 2012 11:07 wib | Fetra Hariandja - Okezone

MASIH melekat dalam ingatan ketika Gubernur Riau Rusli Zainal dengan berapi-api menyatakan proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 tidak akan dikorupsi. Kepastian tersebut disampaikan dalam tatap muka bersama para pemimpin media massa olahraga nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, 27 Januari 2011.

Rusli menjelaskan, proyek pembangunan venue PON diawasi langsung badan terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor independen. Artinya, sangat sulit bagi instansi terkait untuk mencari celah korupsi dalam proyek ini.

Keteguhan dan janji Rusli akhirnya tinggal celoteh belaka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Belum cukup sampai di situ. Badan antikorupsi di Indonesia ini mengembangkan kasus tersebut ke arah pelanggaran hukum pengadaan barang dan jasa PON.

Dalam kasus ini, aparatur negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kalangan swasta saling bahu membahu memperkaya diri. Sinergi yang benar-benar dilaknat agama dan melanggar undang-undang, terutama terkait tidak pidana korupsi. Terlebih korupsi memanfaatkan momentum agenda olahraga yang menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas.

Para individu yang terlibat benar-benar bak setan yang tengah mencari teman menuju neraka. Mereka tidak peduli bagaimana dampak dari korupsi tersebut. Individu yang berbalut pendidikan tinggi itu tanpa berpikir untung dan rugi, merampok uang negara yang berasal dari rakyat Indonesia.

Koruptor seperti bek dalam sepakbola. Sapu bersih bola bila ada di sektor pertahanan. Bedanya, koruptor tetap menyapu bersih, namun merampas uang yang seharusnya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Tragisnya, sapu bersih tersebut dilakukan para koruptor dalam PON Riau.

Sebenarnya, korupsi berbalut olahraga bukan hanya terjadi pada PON Riau. KPK juga menemukan indikasi korupsi pada peroyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor. Pantas bila kita mengklaim, para koruptor di negeri ini menerapkan strategi sapu bersih.

Melihat kondisi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai yang memiliki wakil di gedung dewan harus ekstra ketat melakukan pengawasan. Tindak semua aparatur negara dan anggota dewan sesuai aturan belaku. Bangsa ini sudah muak dengan ulah sebagian aparatur negara dan anggota dewan yang bersenang-senang meraup uang negara di tengah penderitaan rakyat.

Meski demikian, PON Riau tetap harus berjalan dengan sukses. Atlet, pelatih dan semua perangkat pertandingan tidak boleh dijadikan tumbal. Negara harus menjamin PON tetap berlangsung, meski sedikitnya 10 orang yang terlibat dalam PON sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pemerintah dalam hal ini tidak boleh menunda atau bahkan menghentikan agenda PON. Bukan atlet, pelatih dan perangkat pertandingan yang salah. Semua berawal dari aparatur negara yang memiliki mental korupsi. Jadi, negara tidak bisa mengorbankan persiapan atlet, pelatih dan perangkat pertandingan dengan alasan apapun. Harus diingat, korupsi dilakukan aparatur negara, bukan atlet, pelatih dan perangkat pertandingan.

PON Riau harus digelar untuk mencari duta-duta olahraga Merah Putih. Selain kunjungan kenegaraan, olahraga lah yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di negara lain. (fmh)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »