Kejagung Bidik BP Migas dalam Kasus Chevron

|

Ilustrasi

Kejagung Bidik BP Migas dalam Kasus Chevron

JAKARTA - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) senilai Rp200 miliar.

Saksi yang diperiksa penyidik hari ini berasal dari pihak BP Migas.

"Hari ini, untuk kasus tindak pidana korupsi Chevron dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mochammad Hatta Filsawan Kadis Pengendalian pada Divisi Pengendalian Program dan Anggaran BP Migas. Pemeriksaan dimulai dari pukul 10.00 WIB," terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Adi Toegarisman, di Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Sebelumnya Direktur Penyidikan (Dirdik)Jampidsus Kejagung, Arnold Angkouw menegaskan, penyidik terus mengebut penyidikan kasus ini untuk segera dilimpahkan ke penuntutan.

“Kita sedang kebut lagi, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah segera dilimpahkan. Jadi, biar sempurnanya berkas, kita juga masih tunggu laporan dari BPKP," tegas Arnold.

 

Seperti diketahui, proyek bioremediasi ini berlangsung sejak tahun 2003 hingga 2011 dengan total  anggaran sebesar USD270 juta. Dalam implementasinya, PT Chevron Pacific Indonesia melibatkan dua perusahaan sebagai pihak ketiga, yakni PT GPI dan PT SJ.

Tetapi kedua perusahaan itu hanya sebatas kontraktor umum saja dan tidak memenuhi klasifikasi teknis dan sertifikasi dari pejabat berwenang sebagai perusahaan di bidang pengolahan limbah.

Pada proyek ini PT Chevron Pacific Indonesia mengajukan biaya recovery pemulihan lingkungan yang diduga membuat negara merugi hingga Rp210,25 miliar.

Penyidik Pidsus Kejagung sendiri telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini. Lima dari tujuh tersangka tersangka berasal dari PT Chevron Pacific Indonesia, yakni; Endah Rubiyanti (ER), Widodo (WD), Kukuh (KK), Alexiat Tirtawidjaja (AT) dan Bachtiar Abdul Fatah (BAF).

Sedangkan dua tersangka lainnya yang telah ditetapkan Kejagung, berasal dari  perusahaan swasta, yaitu Ricksy Prematuri (Rp ) selaku Direktur perusahaan kontraktor PT Green Planet Indonesia (PT GPI) dan Herlan (HL) selaku Direktur PT Sumigita Jaya.

(trk)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Baru Sebulan Kerja, Anggota DPR Minta Gedung Baru