Parpol yang Gagal Ikut Pileg 2014 Belum dapat SK

|

Parpol yang Gagal Ikut Pileg 2014 Belum dapat SK

JAKARTA - Sebanyak 12 partai politik dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu legislatif 2014. Bahkan beberapa parpol yang digugurkan itu, belum menerima surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Suatu penetapan sudah sepatutnya dituangkan melaui Surat Keputusan atau SK oleh KPU. Parpol juga penting memperoleh SK tersebut sebagai dasar untuk mengajukan sengketa pemilu kepada Bawaslu," ujar Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Menurut Said proses ikut sertanya parpol dalam pemilu sekarang ini sangatlah rumit. Sehingga dari 46 partai yang mendaftar ke KPU, menjadi 12 parpol.

 

"Merujuk pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d, UU No.8/2012 tentang Pemilu, proses kepesertaan parpol dalam pemilu sesungguhnya cukup sederhana meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu," terangnya.

Publikasi tentang ketidaklulusan sejumlah parpol oleh KPU, kata dia, mengandung kejanggalan. Proses verifikasi belum lagi tuntas, namun sudah ada parpol yang diumumkan tidak lulus.

"Berdasarkan jadwal tahapan KPU, pengumuman awal hasil verifikasi baru akan ditetapkan pada tanggal 7-8 Oktober 2012," sambungnya. 

Dikatakan olehnya, proses singkatnya menurut UU adalah parpol mendaftar dengan menyertakan dokumen persyaratan secara lengkap, lalu KPU memeriksa kelengkapan dokumen parpol itu melalui verifikasi administrasi dan memeriksa kebenaran dokumen tersebut melalui verifikasi faktual.

"Dari hasil verifikasi itulah KPU mengumumkan parpol yang lulus dan tidak lulus sebagai peserta pemilu," katanya.

Lebih lanjut dia menambahkan sangat aneh bila parpol yang dinyatakan tidak lulus sebagai peserta pemilu sementara pelaksanaan verifikasi administrasinya belum selesai.

 

"Kemudian KPU menyusun tahapan verikasi administrasi dan faktual itu ke dalam dua tingkatan yang berbeda, dimana parpol yang tidak lulus administrasi tidak disertakan dalam verifikasi faktual, misalnya, hal yang demikian masih bisa dipahami," jelasnya.

"Katakanlah sejumlah parpol yang digugurkan itu memang tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi yang diminta hingga batas waktu yang ditetapkan. Namun semestinya ketidaklulusan parpol-parpol itu diumumkan bersamaan dengan parpol lainnya (bila ada) pada akhir masa verifikasi," tuturnya.

Namun, dia menambahkan penetapan ketidaklulusan melaui berita acara sebaiknya juga tidak dilakukan oleh KPU. Apalagi kalau hanya dilakukan melalui pernyataan kepada media.

"Akan lucu kalau parpol mengajukan sengketa kepada bawaslu hanya dengan mengajukan bukti klipingan koran, misalnya ketiadaan SK KPU tentu akan menyulitkan parpol untuk mengajukan sengketa kepada Bawaslu. Karena menurut pasal 259 UU pemilu, objek sengketa terkait verifikasi parpol adalah Keputusan KPU," paparnya.

"Jadi, wajib bagi KPU untuk menerbitkan keputusan atas setiap hasil verifikasi untuk menjamin terpenuhinya hak parpol bersengketa sebagaimana ketentuan UU," tutupnya.

(ris)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bus Masuk Jurang, 14 Orang Tewas dan 55 Luka