Keterbatasan Teknologi Jadi Kendala Polri Antisipasi Ancaman Teroris

Ilustrasi (Foto: dok Okezone)

Keterbatasan Teknologi Jadi Kendala Polri Antisipasi Ancaman Teroris
JAKARTA - Aksi terorisme yang marak terjadi di Indonesia semakin membuat masyarakat resah. Polri mengaku keterbatasan teknologi menjadi kendala untuk mengantisipasi pergerakan dan ancaman teroris di Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Irjen Pol Boy Salamudin mengatakan, untuk menjaga wilayah perbatasan dari susupan teroris perlu adanya pemahaman secara lebih komprehensif tentang hakikat ancaman kejahatan transnasional, yang salah satunya adalah terorisme.

"Kerjasama antar Kasatwil atau dengan Kepolisian negara tetangga diharapkan ada persamaan persepsi tentang program kerja yang lebih efektif antar kedua negara," ungkap Boy kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Selain melakukan koordinasi dijajaran para Kasatwil, Boy menambahkan, jika Polri juga tergabung dengan Aseanapol dan ada juga pertemuan setingkat menteri tentang kejahatan trans nasional tersebut.

Kemudian, terkait kendala Polri dalam mengamankan senjata api ilegal ke Indonesia, yang banyak digunakan teroris, menurutnya, kendala itu meliputi luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan teknologi yang dimiliki instansinya tersebut.

"Sudah saya sampaikan di awal, negara ini sangat luas, garis pantainya paling luas di Indonesia dan titik-titik pendaratan di pantai itu sangat terbuka dan itu salah satu tantangan kita. Disamping juga kita ada keterbatasan teknologi," jelasnya.

Sehingga, lanjut Boy, seumpama sindikat teroris menggunakan kapal selam, maka Polri cukup kesulitan untuk mendeteksinya. "Kita kanĀ  belum punya, kalau di Indonesia kapal selam yang punya hanya TNI. Itu pun prioritasnya pada ancman kdaulatan negara. Meskipun teroris bisa dikatakan juga ancaman terhadap kedaulatan negara," simpulnya.

Namun, Boy mengaku, kendala Polri secara prioritas bukan hanya dalam hal teknologi saja. Sebab, penyelundupan senjata dan kelompok-kelompok teroris ini juga perlu dibahas secara interdepartemental. Menurutnya, hal ini seharusnya dilakukan secara koordinatif dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

"Jadi konsep besarnya harus dilakukan dari konsep BNPT. Kita kan hanya salah satu aktor saja," tandasnya. (put)

berita terkait

foto & video lainnya

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    DPR Belum Terima Susunan Kabinet Jokowi