Praktik Demokrasi Liberal di Indonesia Perlu Dikoreksi

|

Praktik Demokrasi Liberal di Indonesia Perlu Dikoreksi

JAKARTA - Praktik demokrasi liberal paska reformasi 1998 dinilai malah membuat sistem perpolitikan nasional karut-marut, khususnya di bidang ketatanegaraan dan pertahanan.

 

Wakil Sekjen PBNU H Abdul Mun’im DZ mengaku, prihatin dengan berbagai masalah paska reformasi. Berbagai persoalan muncul terutama setelah dilakukan beberapa kali amandemen UUD 1945.

 

“Amandemen telah mengakibatkan liberalisasi di bidang politik, liberalisasi di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk liberalisasi dalam bidang agama. Liberalisasi ini digunakan untuk mempersiapkan beroperasinya kapitalisme di negeri ini,” ungkapnya dalam seminar Pra-Munas dan Konbes NU 2012 bertema Dampak Liberalisme Politik Ketatanegaraan dan Ketahanan Nasional di Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2012).

 

Sementara itu, pengamat politik dan tata negara Wisnu HKP Notonagoro dalam kesempatan yang sama menyatakan, liberalisasi politik berbuntut sistem multipartai yang menggeser pendulum kekuasaan dari eksekutif ke legislatif tidak membawa sistem ke arah yang menguntungkan.

 

“Legislatif akhirnya bukan untuk melakukan check and balances, tetapi untuk memuluskan anarkisme politik yang dikendalikan koalisi parpol yang berkuasa,” katanya.

 

Dampak dari kondisi ini, lanjutnya, banyak alokasi APBN yang melenceng dari  usaha menyejahterakan rakyat, bahkan justru melahirkan badit-bandit ekonomi dan koruptor yang tanpa sungkan merampok uang rakyat.

 

Adapun Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit mengungkapkan, liberalisasi ini tidak lepas dari sekelompok kepentingan asing yang masuk ke dalam sejumlah sistem negara dan elit-elit masyarakatnya. Karena itu, ia mendorong NU dapat berperan maksimal dalam Munas nanti guna mengurangi dampak buruk kondisi yang semakin liberal.

 

Permasalahan ini rencananya akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Cirebon pada 14-17 September 2012.

 

Forum Munas-Konbes NU akan berusaha mencari jalan keluar dengan menawarkan konsep dasar ketatanegaraan serta  mengambil beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, yang berangkat dari satu ide besar Kembali ke Khittah Indonesia 1945.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pembahasan Alot, MS Hidayat Tinggal Rumah Akbar