Panwaslu: Aturan Pemilukada Tak Sinkron dengan UU Pemilu

Ilustrasi (Foto: Okezone)

Panwaslu: Aturan Pemilukada Tak Sinkron dengan UU Pemilu
JAKARTA - Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, mengakui banyaknya pelanggaran yang terjadi selama putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut lantaran adanya ruang kosong dalam peraturan yang ada, yang dimanfaatkan pasangan calon.

Seperti peraturan dalam kampanye, menurutnya, kampanye yang dijadwalkan selama tiga hari dalam putaran kedua sangatlah tidak cukup dalam penyampaian visi-misi pasangan calon.

"Ada ruang kosong kampanye, kan harusnya penyampaian visi-misi program, tapi karena kampanye hanya tiga hari, maka selama masa di luar itu tidak bisa menyampaikan visi-misi, maka akhirnya saat melakukan 'kampanye', itu yang dilaporkan ke Panwas," kata Ramdansyah, usai acara sebuah diiskusi, di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Dikatakan Ramdansyah, banyaknya aturan pemilukada yang tidak sinkron dengan Undang-Undang nomor 10/2008 tentang pemilu. Hal tersebut, menimbulkan permasalahan sendiri dan berakibat pada pengaduan pelanggaran ke Panwaslu.

Masalah kampanye yang di dalam Undang-Undang nomor 10/2008 tersebut menyebut, setelah mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu, diperbolehkan untuk langsung menyampaikan visi-misi serta kampanye hingga tiga hari menjelang hari H.

"Tapi di UU 32/2004, itu hanya 14 hari dan putaran kedua hanya tiga hari. Cukup enggak sih kampanye segitu, maka itu munculkah ruang kosong," jelasnya.

Dengan waktu yang pendek ini, terjadilah pelanggaran adminitrasi dalam urusan kampanye, termasuk politisasi isu.
"Yang muncul adalah politisasi isu," ungkapnya.

Selain masalah kampanye, ada permasalahan soal Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Menurut Ramdansyah, ada ruang kosong dalam DPT ini yang dimanfaatkan sehingga berpotensi menjadi pelanggaran Pilkada. 
"Yang kedua DPT, nggak ada yang sharing data. Mau pakai e-KTP? Itu kan belum selesai," urainya.

Yang ketiga, lanjut Ramdansyah, adalah terkait penghitungan suara masih berpaku pada KPU, panwaslu, saksi-saksi, dan saksi dari pasangan calon.
"Harusnya ketika kami pasang kontainer C2 di internet itu bisa dipakai, kan percuma, data ini penting itu agar masyarakat ikut mengawasi," tukasnya.
(ydh)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bantuan PBB untuk Suriah Tertahan Perang di Kobani