UMK Yogyakarta Diusulkan Naik Jadi Rp1,046 Juta

|

Ilustrasi

UMK Yogyakarta Diusulkan Naik Jadi Rp1,046 Juta

YOGYAKARTA - Upah Minimun Kota (UMK) Yogyakarta tahun 2013 diusulkan Rp1,046 juta. Usulan tersebut berdasarkan survei terhadap beberapa parameter kebutuhan hidup layak (KHL), sebagaimana diatur dalam Permenaker No 17/2005.

Suvei tersebut dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dengan dewan pengupahan kota (DPK) setiap bulan, mulai Januari hingga September 2012. Terutama di dua pasar tradisional, yakni Beringharjo dan Kranggan.

Penerapan UMK pada 2013 merupakan kebijakan baru, sebab sebelumnnya untuk UMK masih menggunakan acuan upah minimun provinsi (UMP). Pada 2012, UMP DIY Rp892.660 per bulan. “Hasil survei inilah yang jadi acuan kami untuk menetapkan UMK. Dari perhitungan regresi terhadap parameter KHL didapatkan angka Rp1.046.514,56,” ungkap Kepala Dinsosnakertrans Yogyakarta, Muhammad Sarjono, Jumat (5/10/2012).

Selain parameter yang telah ditetapkan, perhitungan UMK tersebut juga berdasarkan beberapa faktor, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Setelah perhitungan UMK selesai, untuk penetapannya tinggal menunggu keputusan dari wali kota.

“Wali kota memiliki waktu 14 hari untuk memproses keputusan itu. Kemudian mengusulkan ke Gubernur DIY untuk pengesahan,” paparnya.

Staf Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta, Dwiyono, mengatakan, berdasarkan tata kelola yang ada, sebelum menetapkan UMK, gubernur terlebih dahulu menetapkan UMP. Sesuai dengan ketentuan, untuk penetapan UMP dilakukan 1 November dan UMK 10 November. Dengan penetapan tersebut, selain UMK dapat dilaksanakan mulai Januari, bagi perusahaan yang belum mampu melaksanakannya dapat mengajukan keberatan.

“Pengajuan penangguhan pembayaran paling lambat 10 hari sebelum UMK tersebut diberlakukan,” terangnya.

Ketua UMKM DIY, Prasetyo Atmo Sutidjo, mengatakan, pada prinsipnya tidak keberatan berapan besarnya UMK. Asalkan semuanya untuk kebaikan bersama, baik bagi perusahaan maupun pegawainya. Apalagi itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Karena itu, agar semuanya dapat berjalan bersama, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi perusahaan, terutama beban operasional untuk produksi. Baik itu dari sisi perizinan maupun layanan untuk opersional perusahaan lainya. Seperti listrik, BBM, dan pengurusan izin.

“Kami juga mengharapkan pemerintah juga memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dan untuk beban listrik dan BBM juga dengan harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pegawai sebagaimana UMK yang telah ditetapkan,” pintanya. (ris)

(ton)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Teknik Informatika Binus Raih Prodi Unggulan 2014