Komnas HAM Telusi Kasus Anand Krishna

Anand Krishna (Foto: Heru)

Anand Krishna (Foto: Heru)

DENPASAR - Kasus Anand Krishna mulai mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang secara khusus mulai menelusuri fakta-fakta dugaan terjadinya pelanggaran HAM.

 

Anggota Komnas HAM Johny Nelson Simanjuntak mengatakan, kehadirannya ke Bali untuk mendapat gambaran pandangan publik terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas vonis bebas Anand Krishna.

 

"Posisi saya di sini adalah melihat pandangan publik terhadap putusan MA atas Kasus Anand, jadi saya menyelidiki pikiran-pikiran umum terhadap kasus ini," kata Johny saat eksaminasi publik kasus Anand Krishna di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana, Denpsar, Kamis (25/10/2012).

 

Jadi, dia menegaskan tidak dalam kapasitas untuk menilai putusan yang telah dibuat MA sebagai lembaga peradilan hukum tertinggi di Indonesia.

 

Menurutnya, ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh jika mekanisme yang ada di Tanah Air tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. "Kalau hak konstitusional sudah dilanggar kita bisa menggunakan mekanisme regional atau forum-forum internasional," imbuhnya.

 

Menanggapi upaya yang dilakukan dengan membawa kasus Anand ke peradilan internasional, kata dia, bisa saja dilakukan lewat mekanisme regional. Hanya saja, sifatnya bukan secara kelembagaan, lebih pada upaya lain seperti lobi-lobi yang mungkin bisa dilakukan sehingga pimpinan lembaga dunia itu, bisa mempertanyakan kepada negara atas putusan yang dianggap tidak adil menimpa warganya.

 

Dalam kesempatan sama, pakar hukum tata negara, Dewa Gede Palguna menilai jika melihat fakta-fakta atas putusan bebas Anand yang kemudian ada kasasi MA, menggambarkan adanya ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

 

Palguna mengatakan, ada problem hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar dengan turunnya kasasi yang sampai saat belum ada jalan keluarnya. "Yang pasti adalah hak-hak bagi pencari hukum mendapat kepastian hukum jika tiba-tiba dibatalkan hanya berdasar pada yurisprudensi hukum, menurut saya ini telah terjadi pelanggaran HAM," kata pakar Palguna.

 

Dewa Palguna menegaskan, keputusan bebas tidak bisa dikasasi berdasarkan pasal 67 KUHAP. Dalam pasal 67 KUHAP,  disebutkan, terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

 

Hasil eksaminasi publik tersebut, rencananya diserahkan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai masukan dari masyarakat terhadap kasus yang kontroversial ini.

(ful)
Live Streaming
Logo
breaking news x