Biar Jera, Koruptor Harus Diganjar Pasal 18 UU Tipikor

|

Biar Jera, Koruptor Harus Diganjar Pasal 18 UU Tipikor

JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksamana Bondan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih maksimal menerapkan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga memberikan efek jera kepada koruptor.

 

"Korupsi itu biar dapat harta dan lain-lain, maka bentuk efek jeranya kita ambil yang dia inginkan. Karena motifnya ingin kaya, kekayaannya kita ambil," katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2012).

 

Ganjar menyakini penerapan pasal 18 UU Tipikor bakal mujarab mendatangkan efek jera kepada para koruptor. Hal ini, menurut dia, perlu dilakukan karena saat ini koruptor sudah tidak lagi merasa takut dipenjara.

 

"Koruptor kan kebanyakan tidak takut karena selama ini hartanya tidak diambil, jadi sehabis dipenjara dia tetap kaya. Jadi para koruptor mikirnya sekarang, mereka korupsi gede-gedean saja. Nanti kalau keluar dari penjara masih ada sisanya. Belum tentu semuanya diambil," terangnya.

 

Kendati demikian, Ganjar juga mengingatkan KPK agar berhati-hati dalam menggunakan jurus pamungkas ini. Pasalnya, bisa jadi akan membuka peluang bagi para koruptor untuk melakukan serangan balik. "Penegak hukum harus hati-hati memastikan bahwa harta yang dirampas benar-benar hasil korupsi,"sambungnya.

 

KPK sendiri mengklaim telah beberapa kali menerapkan pasal tersebut kepada para koruptor. Terakhir dalam tuntutan terdakwa kasus korupsi di Kemendiknas dan Kemenpora, Angelina Sondakh yang diharuskan membayar uang pengganti ke negara Rp12 miliar dan USD2,350 ribu.

 

Juru Bicara KPK, Johan Budi, menjelaskan pasal 18 UU Tipikor ini mengacu  pada United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) di Sidang Umum PBB tentang Konvensi Melawan Korupsi Tahun 2003. Isi dalam konvensi tersebut, yakni mengatur penyitaan dan perampasan harta terhadap pelaku korupsi.

(ful)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Wajib Belajar 12 Tahun Akan Ada Payung Hukum