Eva: Hakim Tukang Selingkuh Harus Dipecat Tidak Terhormat

Sabtu, 26 Januari 2013 10:28 wib | Misbahol Munir - Okezone

Eva: Hakim Tukang Selingkuh Harus Dipecat Tidak Terhormat Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Selain selingkuh merupakan pelanggaran kode etik kehakiman, selingkuh juga jelas-jelas merupakan pelanggaran Undang-Undang (UU) Asusila dan UU Pornografi yang tidak mencerminkan perilaku agung perwakilan Tuhan yang bertugas menegakkan keadilan terutama bagi perempuan dan anak.

Hal itu diungkapkan politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada Okezone, Sabtu (26/1/2013).

Anggota Komisi III DPR itu menilai Komisi Yudisial (KY) tak imbang dalam melakukan penilaian dan rekomendasi terhadap kasus Daming Sunusi yang mengatakan pemerkosa dan korban sama-sama menikmati. Sementara, kasus perselingkuhan hakim di Kalimantan Barat justru hanya santer di media namun lamban dalam pemberian sanksinya.

"Kenapa Komisi Yudisial lamban padahal statement Daming Sunusi saja diproses. Perilaku tukang selingkuh mencerminkan pelecehan dan tidak sensitif dan responsif terhadap HAM perempuan dan anak perempuan. Bagaimana dia mau membuat putusan yang adil dalam kasus-kasus kejahatan/pelecehan seksual kalau dia sendiri pelaku," kata Eva.

Dia yakin apa yang diputuskan hakim tukang selingkuh sangat bias. Apalagi hakim nampak menikmati kasus tersebut. Seharusnya kata dia, hakim tersebut dipecat secara tidak terhormat.

"Dapat dipastikan akan bias karena ada konflik kepentingan sebagai pelaku pelecehan. Kuat dugaan ada unsur penipuan karena para perempuan tersebut nyatanya melaporkan perilaku selingkuh tersebut. Jika memang terbukti, yang bersangkutan sepatutnya dipecat tidak terhormat, dan melanjutkan pemrosesan hukum tindak pidana kejahatan seksual yang bersangkutan," jelasnya.

Disamping itu, Mahkamah Agung harus melakukan pembenahan dengan menarik pembelajaran dari kasus ini dengan memeperbaiki sistem seperti menyelenggarakan refreshment/training, workshop tentang hukum dan gender. Sehingga bisa memunculkan hakim-hakim yang knowledge able dan sensitif terhadap UU yang progresif dan pro HAM perempuan dan anak seperti UU KDRT, Perlindungan Anak, TPPO, SPA, dan lain-lain plus rekrutmen lebih banyak hakim-hakim perempuan.

"Dalam kaitan ini saya mendukung RUU revisi UU KUHP juga harus dibuat lebih responsif terhadap isu gender dan anak terkait kasus kejahatan seksual," pungkasnya. (hol)
(ded)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »