Wakil Wali Kota Balikpapan Diduga Jual Aset Pemkot Rp19 M

Selasa, 05 Februari 2013 21:01 wib | Amir Sarifudin - Okezone

Ilustrasi Ilustrasi BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan, Heru Bambang, dikabarkan menjual lahan yang merupakan aset pemerintah kota (pemkot), seluas 5,4 hektare. Lahan yang beralamat di Jalan Syarifuddin, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut, dihargai senilai Rp19 miliar lebih.

Menyikapi tudingan itu, Wali Kota Rizal Effendi, akan mempertanyakan langsung ke wakilnya yang saat ini tengah bertugas ke luar kota. Menurutnya, lahan tersebut hingga kini masih milik Pemkot dan proses sertifikatnya masih berjalan di BPN setempat.

“Saya belum bertemu dengan dia, nanti saya bicarakan dengannya dan mempertanyakannya,” ujarnya di Balikpapan, Senin (4/2/2013).

Dia menjelaskan, lahan tersebut dibeli dari Yayasan Pupuk Kalimantan Timur (PKT) seluas 5,4 hektare pada 2007 silam seharga Rp10,9 miliar, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Hingga kini, bukti kepemilikannya masih berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) atas nama Pemkot Balikpapan.

"Jadi memang perubahan statusnya masih diproses di BPN. Kami tidak merasa tanah itu dijual, karena kepemilikan dan datanya  masih di tangan pemkot,” sambungnya.

Kabar dugaan penjualan aset itu mencuat setelah Laskar Anti-Korupsi Indonesia (LAKI), menunjukkan bukti transaksional penjualan lahan oleh Heru Bambang kepada PT Indonesia Merancang Bangung. Lahan tersebut dijual seharga Rp450 per meternya dari total aset yang dijual seluas 21 hektare, namun yang baru dibayar seluas 5,4 hektare.

Menurut Rizal, tiap orang punya hak melakukan gugatan, asal disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Rizal sendiri tidak menampik, jajarannya pernah mendapat panggilan dari Polresta Balikpapan pada 2012 lalu, terkait penyelewengan wewenang atas tanah tersebut.

“Memang kami pernah dipanggil Polres pada Mei 2012 lalu, berkaitan dengan obyek tanah itu yang kabarnya ada klaim, tapi sekarang tidak ada perkembangan lagi (kasusnya),” pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Kota Balikpapan meminta aparat hukum, termasuk KPK, segera menindaklanjuti kasus tersebut. Karena, tidak menuntup kemungkinan adanya penyalahgunaan jabatan yang berujung terjadinya tindak pinda korupsi.

“Saatnya aparat hukum tipikor maupun KPK menyelidiki kasus ini, karena sangat memalukan sekali. Ini mencoreng Kota Baikpapan, saya sesalkan harusnya sertifikat itu ada di Badan Pertanahan tapi kok salinannya beredar sampai ke tangan investor (pembeli lahan),” tandas Ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong. (ris)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »