BNPB Siasati Kendala Dana Bencana dengan MoU
JAKARTA - Indonesia yang kerap dilanda bencana, membuat Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan delapan kementerian dan lembaga.
"Hal itu untuk kordinasi, termasuk anggaran. Kami memang memiliki anggaran yang sifatnya on call, tetapi kalau tidak ada MoU susah, makanya ada supaya akuntabel dan lebih mudah menggunakan anggaran saat terjadi bencana," ungkap Kepala BNPB Syamsul Maarif saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2013).
Syamsul menjelaskan, delapan kementerian dan lembaga itu adalah Kemeterian Pekerjaan Umum, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Pusat Statistik dan Pengawasan Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Geologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Dengan LIPI dan Ristek, untuk penelitian mendalam, tidak hanya gelagat iklim ekstrim, tetapi juga tentang dinamika masyarakatnya. Supaya struktur penyelamatan yang ada masyarakat dapat menerimanya, sebab ada kasus di beberapa daerah, alat pendeksi kita itu malah dibuat jemuran sama warga," kata Syamsul.
Terkait dengan kerja sama dengan kementerian PU, Syamsul menjelaskan, hal tersebut dilakukan setelah berkaca pada banjir yang menimpa Jakarta 17 Januari lalu dan banjir di Bekasi yang menjebol tanggul sungai Cikeas dini hari tadi.
“Pada masalah banjir kemarin dalam kontigensi atau tanggap darurat, tanggul tidak saya masukkan. Ternyata masalah di Jakarta dan di sungai Cikeas, masalah tanggul itu cukup penting. Kami besandar pada PU yang memiliki visi untuk masalah tanggul sungai ini," terangnya.
Lebih lanjut Syamsul mengatakan kerjasama dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dilakukan sebagai bentuk penanganan pada korban, dimana perempuan dan anak masuk dalam golongan prioritas.
Dalam pertemuan kali ini, BNPB juga melakukan rapat kordinasi (Rakor) dengan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-Indonesia.
"Habis rakor kita juga akan turun ke bawah untuk melakukan pendampingan. Bupati, wali kota, DPRD, gubernur agar memahami bahwa pencegahan lebih utama dibanding pelaksanaan tanggap darurat. Jadi konsentrasi kami bukan hanya di kementrian saja," tukas Syamsul.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
