DPR Minta Kejagung-Kemenkum HAM Patuhi Putusan MK

|

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

DPR Minta Kejagung-Kemenkum HAM Patuhi Putusan MK

JAKARTA - Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 22 November 2012 terkait Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Anggota Komisi III, Syarifuddin Suding kepada wartawan, mengatakan, selaku penegak hukum, dua institusi tersebut harus patuh terhadap putusan MK.

"Sudah masuk ke abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan jika pihak Kejaksaan atau Kemenkum HAM tidak melaksanakan putusan MK tanggal 22 November 2012 terkait Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," kata dia, Rabu (13/2/2013).

Sebagaimana diketahui, putusan MK tertanggal 22 November 2012 menyatakan bahwa putusan pemidanaan yang tidak memenuhi Pasal 197 KUHAP khususnya huruf k terkait perintah pemidanaan tidak batal demi hukum. MK juga memutuskan untuk menghapuskan huruf k dari Pasal 197 ayat 1 KUHAP, dan menetapkan bahwa rumusan dari ayat 2 dari Pasal 197 itu tidak mencantumkan lagi huruf k.

Lebih lanjut Suding menjelaskan, putusan MK tersebut baru berlaku setelah hakim mengetok palu dengan artian putusan pemidanaan yang tak memuat Pasal 197 ayat 1 huruf k sebelum adanya putusan MK tanggal 22 November 2012, adalah batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi, sedangkan yang sudah dieksekusi wajib untuk dibebaskan demi hukum.

"Itu saya kira memang sangat jelas ya, dalam putusan pemidanaan  itu ada beberapa hal yang wajib  dicantumkan yang manakala itu tak dicantumkan oleh majelis hakim maka keputusan itu batal demi hukum, dan sudah ditegaskan  pula prodak hukumnya  dalam putusan MK tanggal 22 November 2012," urainya.

Politikus Partai Hanura ini menambahkan, jika para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kemenkum HAM tidak melaksanakannya, maka Komisi III selaku pengawas akan memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan lantaran berpotensi dapat merusak tatanan hukum dan menciderai rasa keadilan masyarakat.

"Bila tidak dijalankan oleh Kejaksaan dan Kemenkum HAM dalam hal ini Dirjen PAS, maka Komisi III akan mempertanyakan, dan menegur keras," pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim MK Akil Mukhtar secara gamblang mengatakan, ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak batal demi hukum tidak berlaku surut. Artinya, putusan hanya berlaku ke depan setelah diucapkan pada sidang pleno terbuka pada 22 November 2012 lalu.

Dijelaskan Akil, putusan MK tersebut sekaligus menegaskan bahwa putusan pemidanaan yang tidak memenuhi Pasal 197 KUHAP khususnya huruf k terkait perintah pemidanaan sebelum adanya putusan MK tanggal 22 November 2012 adalah batal demi hukum. "Ya sesuai dengan ketentuan UU itu sebelum ada putusan MK," ujar Akil, kala itu.

(put)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    80.560 Polisi Amankan Natal & Tahun Baru