Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

DPR Sesalkan SBY Tak Gelar Dialog Soal Konflik Papua

Misbahol Munir , Jurnalis-Selasa, 26 Februari 2013 |15:26 WIB
DPR Sesalkan SBY Tak Gelar Dialog Soal Konflik Papua
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
A
A
A

JAKARTA - Kasus tertembaknya delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua disesalkan banyak pihak. Pemerintah pusat dinilai abai dengan persoalan Papua.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengungkapan bahwa ada empat persoalan krusial terkait konflik Papua. Pertama, kata konflik Papua merupakan wujud dari kegagalan otonomi khusus yang dijalankan pemerintah.

"Ini gagalnya Otsus, uang mengalir  kesana namun hanya mengalir ke elit, sementara buruh dan warga gitu-gitu  saja tidak pernah merasakan tentang otsus," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Akibatnya, kata dia, terjadi marginlisasi terhadap warga setempat. Sehingga membuat kecemburuan sosial semakin besar. "Mau tak mau ada marginaliasai terhadap masyarakat asli. Dalam segala lini, warga Papua begitu saja," kata dia.

Persoalaan lain kata dia, integrasi mengenai Papua terhadap Indonesia masih menjadi perdebatan panjang dan hingga kini belum menemukan titik temu. "Integrasi Papua ke NKRI masih diperdebatkan, dan itu tak terselesaikan," imbuhnya. 

Disamping itu kata politikus PDI Perjuangan, saat ini para tokoh senior masih trauma dengan penyelesaian Papua karena masih terbanyangi pola Orde Baru. Dimana segala penyelesaian persoalaan menggunakan pendekatan senjata. "Ada situasi, sebagian senior-senior masih traumatis ketika Orde Baru, penyelesaiannya lewat senjata," imbuhnya.

Dia, tak habis pikir dengan solusi pendekatan dialog yang sudah disepakati namun tak segera dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Para pakar menyarankan mencari solusi bersama dengan berdialog. Presiden waktu itu sudah setuju untuk berdialog, tapi enggak tahu kenapa mundur lagi. Saya dan banyak teman sepakat soal dialog, tapi framenya apa saja," jelas dia. 

Bahkan, dialog juga bisa dilakukan dengen melibatkan kelompok ketiga seperti lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) namun harus LSM yang netral. "Kalau ada kelompok ketiga, seperti oleh LSM yang penting netral saja," pungkasnya.

(Rizka Diputra)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement