Amendemen KUHAP Tak Boleh Bertentangan dengan UU KPK

|

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Amendemen KUHAP Tak Boleh Bertentangan dengan UU KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar amendemen Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait penyadapan tidak bertentangan dengan Undang-undang (UU) KPK.  

 

"Jangan sampai bertentangan dengan undang-undang KPK yang sudah ada. Karena korupsi sifatnya Lex Specialis maka Undang-Undang KPK sifatnya sama," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2013).

 

UU yang bersifat lex specialis itu, terang Johan yakni UU nomor 30 tahun 2002, dimana didalamnya ada pasal yang mengatur mengenai penyadapan dapat dilakukan KPK guna pemberantasan korupsi tanpa perlu ada persetujuan hakim terlebih dulu.

 

Namun, sambung Johan, bila dalam rancangan KUHAP itu mengatur penyadapan yang dilakukan KPK maka akan bertentangan dengan UU KPK.

 

"Apakah RUU itu (KUHAP) mengatur penyadapan yang dilakukan KPK? Kalau ada, berarti ada pertentangan dengan UU KPK," tukasnya.

 

Sebelumnya, rencana amendemen KUHAP sudah bergulir dan diantaranya mengatur mengenai pembatasan kewenangan KPK, seperti soal penyadapan harus mendapat ijin hakim terlebih dulu dengan perintah tertulis dari atasan penyidik.

 

Kemudian, penyadapan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan, seperti hanya untuk tindak pidana korupsi, perdagangan orang, penyelundupan, pencucian uang, dan pemalsuan uang.

(hol)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pameran Automotif Terbesar di Indonesia Timur Dibuka