Pasal Santet Bikin Praktik Hukum di Indonesia Mundur

Kamis, 21 Maret 2013 08:48 wib | Misbahol Munir - Okezone

Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone) Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone) JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, tak sepakat dengan masuknya santet dalam salah satu pasal Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut sangat berpeluang disalahgunakan.  
 
Dia mencontohkan, beberapa kasus hukum yang menimpa tenaga kerja indonesia (TKI) di Arab Saudi dengan tuduhan praktik sihir. Banyak TKI yang dirugikan karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan, meski keputusan itu salah, para TKI tak mendapatkan kompensasi apa-apa.
 
“Kenapa kok hukum Indonesia mengikuti Saudi Arabia, di mana beberapa TKI diputus salah atas pengakuan orang lain (majikan-majikan) yang anaknya hilang, sakit, akibat praktik sihir. Konyolnya, anak majikan yang dikatakan hilang beberapa bulan kemudian balik ke rumah segar bugar. Tidak ada kompensasi apa pun atas kerugian formil dan material yang dialami TKI,” ungkap Eva kepada Okezone, Kamis (21/3/2013).
 
Menurut anggota Komisi III DPR itu, bila pasal santet diberlakukan di Indonesia maka berpotensi rawan disalahgunakan. Apalagi, masyarakat Indonesia mudah terprovokasi.
 
“Pasal ini rawan dimanipulasi massa Indonesia yang gampang dihasut dan disulut. Bahkan, melalui peredaran SMS seperti kasus Lampung, Syiah di Madura, NTB, dan lain-lain. Pasal ini yang klaimnya melindungi, malah mengakomodasi mobilisasi kebencian,” jelas dia.
 
Dikatakannya, hukum Indonesia belum mampu melindungi kelompok minoritas. Sehingga, bila pasal santet tersebut dimasukkan hanya membuat praktik hukum Indonesia mundur.
(hol)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

 
Berita
Terpopuler
Komentar Terbanyak
BACA JUGA »